Share

Kuasa Hukum Adam Damiri Tegaskan Belum Terima Salinan Putusan dari PN Jakarta Pusat

MNC Portal, · Jum'at 08 April 2022 15:49 WIB
https: img.okezone.com content 2022 04 08 1 2575652 kuasa-hukum-adam-damiri-tegaskan-belum-terima-salinan-putusan-dari-pn-jakarta-pusat-M8makkK4lz.jpeg Pihak Keluarga Direktur Utama PT Asabri Periode 2009-2016 Adam Damiri Menggelar Konferensi Pers di Kantor Advocates BRIS dan Partners ./ Foto: Dok istimewa

JAKARTA- Pihak keluarga Direktur Utama PT Asabri periode 2009-2016 Adam Damiri menggelar konferensi pers di kantor Advocates BRIS and PARTNERS, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada (7/4/2022). Dalam hal ini, Linda Susanti sebagai perwakilan dari keluarga didampingi oleh kuasa hukum Adam Damiri, Afrian Bondjol, Yulius Irawansyah, Rachmawati, dan mantan pegawai Asabri Zulkarnaen Effendi.

Adapun konferensi pers digelar terkait vonis terhadap mantan Direktur Utama PT Asabri periode 2009-2016 Mayjen Purn Adam Rachmat Damiri yang divonis hukuman penjara selama 20 tahun oleh Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Menurutnya, ada beberapa hal yang ingin disampaikan. Pertama, pihaknya mengaku belum menerima salinan putusan dari pengadilan negeri. Hal ini, lanjut Afrian, menjadi tanda tanya besar

“Sampai saat ini pihak keluarga masih menunggu salinan putusan terhadap Adam Damiri. Pembelaan kami menjadi tidak maksimal, karena kami ada upaya lanjutan yaitu banding. Itu hak dari klien kami, yang akan mengungkapkan fakta-fakta, jadi kami belum bisa melanjutkan hal itu,” kata Afrian.

Kedua, putusan 20 tahun yang diterima oleh pak Adam Damiri tersebut dinilai tidak adil. Menurut Afrian, ada hal-hal yang meringankan dissenting opinion, tetapi justru ditambah. Pihaknya pun mengaku masih meninggalkan tanda tanya besar pada besaran angka Rp22,7 triliun yang dinilai masih rancu

“Mungkin itu peluang dan celah bagi kami. Keempat, ada dugaan penerimaan aliran dana yang diterima itu kami bantah,” ujarnya.

Selain itu, menurut Afrian, kasus ini diawali dengan sembilan terdakwa, dan saat ini menjadi delapan orang, karena satu orang terdakwa telah meninggal dunia. “Klien kami itu seharusnya dituntut Rp2,7 triliun karena kerugian negara, dana itu berubah menjadi aset. Metode perhitungan kerugian itu dihitung harus nyata, jelas, dan tidak berubah-ubah,” katanya.

Sementara itu, Yulius Irwansyah, menambahkan bahwa pihaknya juga telah melakukan eksepsi yang menyatakan bahwa dakwaan ini seharusnya ditolak oleh majelis hakim. Namun begitu, eksepsi tersebut tidak diterima.

Dirinya menyatakan, terdapat kejanggalan dalam persidang tersebut, seperti halnya BPK yang dijadikan saksi ahli aksi yang bertugas hanya menjabarkan teori, bukan fakta.

“BPK sendiri yang mendakwa klien kami melakukan korupsi. Kalau kita berbicara terkait korupsi, itu ada dua, melawan hukum dan merugikan negara. Klien kami tidak melakukan kedua hal itu, klien kami tidak berhubungan langsung dengan tindak pidana itu,” ujarnya.

Kemudian, lanjut Yulius, dalam proses tersebut konteks yang terkait merupakan investasi saham dengan reksadana. Dalam pelaksanaannya, ia menegaskan bahwa kliennya mendelegasikan investasinya ke divisi investasi. Pihaknya pun menegaskan akan melakukan upaya banding.

“Perbuatan menganalisa, layak atau tidak layak itu sudah divisi tertentu yang dilimpahkan, seharusnya mereka yang bertanggung jawab atas hal ini, bukan direksi,” ucapnya.

Dari dasar-dasar itu semua, menurutnya, Adam Damiri klien tidak layak dijatuhkan hukuman, kami juga melihat bahwa majelis hakim ada keragu-raguan. Kalau ada keraguan di dalam hakim, seharusnya hakim ini melepaskan klien kami. “Kami juga akan melakukan upaya banding, sampai saat ini kami belum mendapatkan salinan putusan, kami tidak tau apa persoalannya.”

Di sisi lain, Racmawati menyampaikan hasil audit BPK pada 2009-2016 melalui kantor akuntan publik menyatakan, ASABRI mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Namun begitu, hasil LHP menunjukkan terdapat kerugian negara. Hal itu dinilai Rachmawati menjadi hal yang janggal. Selain itu, kata Rachmawati, kliennya pernah memperoleh penghargaan CEO terbaik di BUMN, begitu banyak prestasi. “Sayangnya meskipun hakim membacakan hal-hal yang meringankan tetapi hakim tetap memberikan hukuman yang maksimal,” tuturnya.

Sementara itu, sosok Adam Damiri di mata Mantan Kepala Divisi PKBL PT ASABRI Zulkarnaen Effendi merupakan sosok teman dan pemimpin yang cerdas. Menurutnya, Adam tidak menggunakan kekuasaan ketika memimpin.

“ Beliau sebagai sesorang yang menerima perbedaan pandangan terhadap para rekan kerjanya. Adam juga dinilai sangat memperhatikan kehidupan prajurit dengan melahirkan PP 102 Tahun 2015 berupa peningkatan kesejahteraan untuk prajurit TNI/Polri ASN Kemhan dan Polri,” ucap Zulkarnaen.

Terkait vonis yang dinilai tidak adil tersebut, Linda Susanti sebagai perwakilan keluarga menyampaikan, “Kami menginginkan seadil-adilnya untuk siapapun yang memang tidak bersalah, jangan dihukum dan harus dibebaskan. Kami ingin masyarakat tahu bahwa kami menyampaikan fakta-fakta yang meringankan beliau. Jika bapak kami tidak melakukan hal-hal merugikan, tolong dibebaskan.”

(CM)

(Wid)

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini