Jadi Tersangka, Bupati Bogor Ade Yasin dan 7 Lainnya Ditahan 20 Hari ke Depan
JAKARTA - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri menyebutkan, seluruh tersangka dalam kasus dugaan suap laporan keuangan Pemkab Bogor akan ditahan selama 20 hari ke depan.
Ia mengungkapkan, kedelapan tersangka itu ditahan di beberapa tempat.
"Kedelapan tersangka dilaksanakan penahanan selama 20 hari sejak 27 April 2022-16 Mei 2022. AY dilakukan penahanan di Rutan Polda Metro Jaya, MA dan IA di Rutan KPK Capling Cap 1, RT dan AM ditahan di Rutan pada Gedung Merah Putih, ATM, HNRK, dan GGTR di tahan di Rutan KPK pada Pomdam Jaya Guntur," ujar Firli saat dalam live streaming akun YouTube KPK RI, Kamis (28/4/2022) dini hari.
Ia menyebut, para tersangka tersebut dijerat dengan pasal berbeda antara pemberi suap dengan penerima suap.
"Para tersangka sebagai pemberi uang AY, MA, IA, dan RT melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf A atau B atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2021 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Pidana Korupsi Junto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP," kata Firli Bahuri.
Sebagai penerima ada empat orang ATM, AM, HNRK, GGTR akan disangkakan melanggar Pasal 12 huruf A atau B atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2021 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Pidana Korupsi Junto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
"KPK menyampaikan perasaan prihatin karena sampai hari ini masih ada penyelenggara negara yang melakukan tindakan korupsi. KPK telah melakukan berbagai upaya pendidikan masyarakat agar sadar tidak melakukan korupsi. KPK melakukan perbaikan sistem agar celah korupsi tidak ada," ucap Firli.
Namun, ia menyadari, pihaknya tetap harus melakukan penindakan karena upaya pendidikan masyarakat dan pencegahan tidak mungkin bisa menghilangkan praktik korupsi sampai 100 persen.
"Kami menyampaikan kepada masyarakat Indonesia bersuara untuk aktivitas korupsi yang ada di sekeliling bapak ibu sekalian membantu KPK dalam bahu-membahu memberantas korupsi. KPK terus mengabdi sampai Indonesia bersih dan bebas dari praktik-praktik korupsi," pungkas Firli Bahuri.
Sebagaimana diketahui sebelumnya, total uang sebesar Rp 1,9 miliar dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Bogor terkait suap laporan keuangan.
Firli menyebutkan, sebagai realisasi kesepakatan IA dan MA memberikan uang sekitar Rp100 juta kepada ATM di salah satu tempat di Bandung.
Tersangka penerima suap berinisial ATM kemudian mengondisikan susunan tim sesuai permintaan IA. Nantinya obyek audit untuk SKPD tertentu, jadi ada SKPD yang tidak dilakukan pemeriksaan atau dibatalkan.
"Proses audit Februari-April 2022 dengan hasil rekomendasi diantaranya tindak lanjut rekomendasi 2020 sudah dilaksanakan dan program audit keuangan tidak menyentuh area yang mempengaruhi opini," ucapnya.
Firli mengungkapkan, temuan fakta Dinas PUPR salah satunya peningkatan jalan rute Kandang Roda Pakan Sari dengan nilai proyek Rp 94,6 miliar yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan kontrak (harus didalami lebih lanjut oleh penyidik KPK).
"Dalam proses audit diduga ada beberapa kali pemberian uang oleh AY melalui IA dan MA pada tim pemeriksa dalam bentuk uang mingguan minimal Rp 10 juta. Sehingga selama total pemeriksaan diberikan uang tunai Rp 1,9 Miliar," tuturnya.
(Erha Aprili Ramadhoni)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
