KPK Eksekusi Adik Mantan Bupati Lampung Utara ke Lapas Rajabasa
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeksekusi terpidana Akbar Tandaniria Mangkunegara ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas II Rajabasa, Bandar Lampung. Akbar Tandaniria merupakan Adik Kandung dari mantan Bupati Lampung Utara, Agung Ilmu Mangkunegara.
Akbar Tandaniria dieksekusi ke Lapas Rajabasa setelah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang berkekuatan hukum tetap. Akbar Tandaniria dinyatakan telah terbukti bersalah karena turut menerima gratifikasi.
"Jaksa Eksekutor Josep Wisnu Sigit, telah melaksanakan eksekusi pidana badan berdasarkan Putusan Pengadilan Tipikor pada PN Tanjung Karang Nomor : 51/Pid.Sus/TPK/2021/PN.Tjk tanggal 13 April 2022," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri melalui pesan singkatnya, Jumat (29/4/2022).
Sesuai dengan putusan pengadilan, Akbar Tandaniria bakal menjalani hukuman penjara selama empat tahun dikurangi masa penahanan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II Rajabasa, Bandar Lampung. Akbar Tandaniria menyusul kakaknya yang sudah lebih dulu divonis bersalah atas kasus korupsi.
Baca juga: Usut Dugaan Korupsi di Ambon, KPK Periksa Sejumlah Saksi
Tak hanya itu, kata Ali, berdasarkan putusan pengadilan, Akbar Tandaniria juga diwajibkan untuk membayar denda sebesar Rp200 juta dengan ketentuan, apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama empat bulan.
Putusan pengadilan juga menegaskan adanya pidana tambahan berupa kewajiban untuk Akbar Tandaniria membayar uang pengganti sejumlah Rp3,2 miliar.
Baca juga: KPK Segera Adili Penyuap Mantan Bupati Buru Selatan
Uang pengganti Rp3,2 miliar itu akan dikurangi dengan jumlah uang yang telah dikembalikan sekaligus enam bidang tanah yang juga sudah disita. Pengadilan memberi waktu Akbar untuk membayar uang pengganti paling lama satu bulan sesudah putusannya berkekuatan hukum tetap.
Apabila Akbar Tandaniria tidak mampu membayar uang pengganti, maka harta bendanya bakal disita dan dilelang. Hasil lelang itu akan digunakan untuk menutupi uang pengganti dimaksud. Namun, jika harta bendanya tidak mencukupi, maka akan diganti pidana penjara selama delapan tahun.
Akbar Tandaniria dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah karena telah menerima gratifikasi di lingkungan Pemkab Lampung Utara tahun 2015 sampai 2019. Dia terbukti turut menikmati uang haram Rp2,3 miliar dari sejumlah rekanan yang menggarap proyek di Dinas PUPR Lampung Utara.
Baca juga: Berkaca Kasus Ade Yasin, KPK Endus Modus Korupsi Pemulusan WTP Lainnya
(Fakhrizal Fakhri )
