Share

Mitigasi dan Adaptasi Bencana Iklim Pemprov DKI Jakarta untuk Net Zero Emissions

Fitria Dwi Astuti , Okezone · Rabu 03 Agustus 2022 18:55 WIB
https: img.okezone.com content 2022 08 03 1 2641514 mitigasi-dan-adaptasi-bencana-iklim-pemprov-dki-jakarta-untuk-net-zero-emissions-31qwo3epYM.jpg Foto: Dok Sindonews.com

JAKARTA-Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkomitmen untuk menjadikan kota Jakarta yang berketahanan iklim, dengan berupaya mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dan meningkatkan ketahanan masyarakat dalam menghadapi bencana iklim.

Saat ini, Pemprov DKI Jakarta sedang mengembangkan suatu langkah inisiatif dan cepat dicapai atau quick wins aksi perubahan iklim serta memperbarui rencana aksi perubahan iklim. Quick wins aksi perubahan iklim terbagi ke dalam dua kategori, yaitu aksi mitigasi dan adaptasi bencana iklim.

Beberapa aksi mitigasi yang dilakukan di antaranya pemilahan sampah, program kantong belanja ramah lingkungan, pengujian emisi, Low Emmision Zone (LEZ), pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB), lubang biopori, serta sumur resapan.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Asep Kuswanto mengatakan, masyarakat dapat berperan dan menjaga kualitas udara Ibu Kota, salah satunya dengan meminimalkan penggunaan kendaraan pribadi. "Kami juga terus berupaya memindahkan penggunaan sarana kendaraan pribadi ke transportasi publik," katanya.

Asep menambahkan, Pemprov DKI Jakarta melakukan terobosan dalam rangka akselerasi penanganan isu perubahan iklim di Jakarta, dengan menerbitkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 90 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Rendah Karbon Daerah yang Berketahanan Iklim (RPRKD).

"RPRKD ini merupakan bentuk komitmen Provinsi DKI Jakarta dalam mengakselerasi aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dalam tenggat waktu yang tersisa menuju tahun 2030, sebagai batu loncatan menuju netralitas emisi (net zero emissions) pada tahun 2050," ujarnya.

Uji Emisi

Pemprov DKI Jakarta telah melakukan uji emisi sebanyak 142.237 kendaraan sepanjang 2022. Terdapat 447 tempat uji emisi dengan penerapan disinsentif parkir di enam lokasi, yaitu IRTI Monas, Samsat Jakarta Barat, Blok M Square, Mayestik, Park And Ride Terminal Kalideres, serta Ruko Interkone Taman Kebun Jeruk.

Hingga saat ini, Dinas Lingkungan Hidup telah melakukan integrasi data kendaraan dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Sosialisasi melalui uji emisi kendaraan bermotor gratis telah dilakukan di 62 tempat tahun ini.

Tahun ini juga Dinas Lingkungan Hidup menyusun Grand Design Pengendalian Udara (GDPU) dengan strategi-strategi utama yang dapat mengendalikan pencemaran udara pada masa depan. Berbagai strategi tersebut mencakup penguatan pemantauan, melakukan berbagai kajian pendukung, penyusunan peraturan yang mendukung implementasi kebijakan, serta aksi-aksi nyata lain untuk memperbaiki kualitas udara.

Dinas Lingkungan Hidup menargetkan, untuk mencapai net zero emissions pada 2050, khususnya melalui kebijakan sustainable mobility, melalui pembangunan yang masif untuk pengembangan pedestrian, jalur sepeda, integrasi transportasi public multimoda, dan target elektrifikasi 50% armada TransJakarta pada 2025.

Untuk saat ini, bus listrik TransJakarta sangat signifikan untuk mengatasi polusi udara. Makin banyak bus listrik TransJakarta yang digunakan untuk menggantikan bus dengan bahan bakar solar, maka pengurangan pencemaran akan berkurang sangat signifikan.

Program 3 R

Masih terkait upaya mitigasi dan adaptasi bencana iklim, Pemprov DKI Jakarta juga berkomitmen dalam mengurangi sampah plastik dari hulu (industri), bukan hanya di hilir (larangan kantong plastik di supermarket). Dalam Pergub No. 102 Tahun 2021 tentang Kewajiban Pengelolaan Sampah di Kawasan dan Perusahaan, dijelaskan bahwa pelaku usaha wajib mengelola sampah plastik.

Di samping itu, Pemprov DKI pun melanjutkan program 3R (reuse, reduce, recycle) dengan ketentuan sebagai berikut:

(1) 3R untuk sampah organik

a. Melibatkan masyarakat baik dengan metode komposting dan biokonversi Black Soldier Fly (BSF)/maggot. Tahun ini Pemprov DKI Jakarta sudah memberikan 66 paket rumah maggot kepada masyarakat. Rencananya, tahun depan akan diberikan 84 paket rumah maggot kepada masyarakat DKI Jakarta.

b. Ke depannya akan dibentuk badan usaha berupa koperasi untuk menunjang sisi bisnis pengelolaan sampah dengan metode BSF/maggot.

c. Dalam implementasi Pergub 102/2020, dibuka kesempatan pelibatan komunitas/penggiat maggot individu dalam menangani sampah organik di pasar.

(2) 3R untuk Anorganik

a. Sudah terbit peraturan terbaru yaitu Pergub 33/2021 tentang bank sampah di mana sampah anorganik akan dikumpulkan di bank sampah unit terdekat (RW, kantor, sekolah, fasos, dan lainnya).

b. Ke depannya Bank Sampah Induk harus berbadan hukum (dapat berupa BLUD, BUMD, PT, koperasi, yayasan).

c. Dalam implementasi Pergub 102/2020 dibuka kesempatan pelibatan bank sampah di sekitar pasar dalam menangani sampah anorganik pasar.

(3) Kolaborasi Sosial Berskala Besar (KSBB) Persampahan

a. Pemprov DKI membuka peluang kolaborasi kepada seluruh stakeholder untuk membantu Pengelola Sampah di RW atau Bank Sampah. Melalui platform KSBB Persampahan, stakeholders dapat memberikan sarana prasarana, pelatihan, kampanye, konten edukasi, dan lain-lain yang terkait dengan bidang persampahan.

Program ini juga disusun sebagai upaya Pemprov DKI Jakarta menggalang kolaborasi dari seluruh pemangku kepentingan menuju pembangunan rendah karbon, yang merupakan prioritas terpadu dan lintas sektoral dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi DKI Jakarta.

Dengan potensi bencana iklim yang ada, maka perlu dilakukan akselerasi pelaksanaan berbagai program mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Pemprov DKI Jakarta selalu siap berkolaborasi dengan berbagai elemen masyarakat dalam menyusun strategi bersama dan menjalankan program-program yang berkaitan dengan pembangunan rendah karbon.

Follow Berita Okezone di Google News

(FDA)

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini