Taiwan: Gelar Latihan Militer, China Bersiap Lancarkan Invasi
TAIPEI - China menggunakan latihan militer skala besar di sekitar Taiwan untuk mempersiapkan invasi ke pulau yang diperintah sendiri, Menteri Luar Negeri Taipei Joseph Wu mengklaim pada Selasa (9/8/2022).
“China telah menggunakan latihan dan pedoman militernya untuk mempersiapkan invasi ke Taiwan,” kata Wu dalam konferensi pers sebagaimana dilansir RT.
BACA JUGA: Taiwan Persiapkan Perang Tanpa Meminta Perang, Terus Pantau Latihan Militer China
Beijing terlibat dalam “latihan militer skala besar dan peluncuran rudal, serta serangan dunia maya, kampanye disinformasi dan pemaksaan ekonomi untuk melemahkan moral publik di Taiwan,” tegas diplomat itu.
China meluncurkan latihan perang termasuk latihan tembakan langsung di enam wilayah maritim di sekitar Taiwan pekan lalu sebagai tanggapan atas kunjungan Ketua DPR Amerika Serikat (AS) Nancy Pelosi ke pulau itu.
Menurut Wu, latihan itu masih dilakukan di Selat Taiwan pada Senin (8/8/2022), meskipun Beijing sebelumnya mengatakan bahwa mereka akan berakhir pada akhir pekan.
BACA JUGA: China Kembali Umumkan Latihan Militer di Sekitar Taiwan
“Niat sebenarnya China adalah untuk mengubah status quo di Selat Taiwan dan seluruh wilayah,” klaimnya.
Wu menyebut latihan itu sebagai “pelanggaran berat terhadap hak Taiwan” dan upaya Beijing untuk menguasai perairan di sekitar Taiwan dan Asia-Pasifik yang lebih luas.
Menteri berbicara setelah Taipei mengadakan latihan tembakan langsungnya sendiri, mensimulasikan pertahanan terhadap serangan di pulau itu.
Kementerian Pertahanan China mengatakan pada Senin bahwa militer melanjutkan latihannya di perairan dan wilayah udara di sekitar pulau Taiwan, terutama berfokus pada operasi serangan anti-kapal selam dan udara-ke-laut.
Perjalanan Pelosi pekan lalu, yang menjadikannya pejabat tertinggi AS yang mengunjungi Taiwan sejak 1997, memicu reaksi keras dari Beijing, yang memandang pulau itu sebagai bagian dari wilayahnya. Selain mengumumkan latihan militer terbesarnya di Selat Taiwan, Beijing memberlakukan pembatasan perdagangan di Taipei dan memberi sanksi kepada ketua DPR dan keluarganya.
Taiwan telah memiliki pemerintahan sendiri sejak 1949, tetapi tidak pernah secara resmi mendeklarasikan kemerdekaan dari Beijing. Meskipun secara resmi mengakui kebijakan Satu China, AS mempertahankan hubungan tidak resmi yang kuat dengan pulau berpenduduk 23,5 juta itu, menjual senjata ke Taipei dan mendukung dorongannya untuk kedaulatan.
(Rahman Asmardika)
