Cegah Korupsi, Pemkab Hulu Sungai Utara Gelar Rapat Koordinasi bersama KPK
"Kegiatan monitoring dan evaluasi yang diselenggarakan ini tentunya memiliki makna yang sangat penting dan strategis, dalam rangka kita mendapatkan arahan, bimbingan dan suntikan wawasan serta spirit baru, dalam melaksanakan program pencegahan korupsi di unit kerja masing-masing di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara,” ucapnya.
Ia juga mengatakan, begitu besar dan bahayanya dampak korupsi bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, maka menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama untuk melakukan pencegahan tindak pidana korupsi.
“Kita harus tetap memiliki semangat dan komitmen yang tinggi untuk melakukan pencegahan korupsi salah satunya dengan mendukung pelaksanaan program monitoring dan evalusi rencana aksi program pemberantasan korupsi terintegrasi di Kabupaten Hulu Sungai Utara,” tuturnya.
Foto: Pemkab Hulu Sungai Utara
Aplikasi Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK, terdapat delapan sektor yang menjadi area intervensi kinerja program koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi, yang dilaksanakan oleh seluruh Pemerintah Daerah.
Sektor-sektor tersebut, mencakup perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, pelayanan terpadu satu pintu, kapabilitas apip, manajemen Aparatur Sipil Negara, tata kelola dana desa, optimalisasi pendapatan daerah, serta manajemen asset.
