Share

Cegah Korupsi, Pemkab Hulu Sungai Utara Gelar Rapat Koordinasi bersama KPK

Agustina Wulandari , Okezone · Kamis 11 Agustus 2022 17:48 WIB
https: img.okezone.com content 2022 08 11 340 2646199 cegah-korupsi-pemkab-hulu-sungai-utara-gelar-rapat-koordinasi-bersama-kpk-kE045OxsHn.jpg Plt. Bupati HSU Husairi Abdi. (Foto: Dok. Pemkab Hulu Sungai Utara)

AMUNTAI - Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara bersama dengan Kepala Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi Komisi Wilayah III Pemberantasan Korupsi (KPK) gelar Rapat Koordinasi pada Rabu (10/08/2022).

Rapat tersebut tentang Program Pencegahan Korupsi Terkait Pengadaan Barang dan Jasa Perizinan, Manajemen Aset dan Optimalisasi Pendatapan Daerah yang bertempat di Mess Negara Dipa HSU.

Kegiatan tersebut dihadiri Plt. Bupati HSU Husairi Abdi, Pj. Sekda HSU serta Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Dalam kesempatan ini, Plt. Bupati HSU Husairi Abdi membuka secara resmi Rapat Koordinasi Program Pencegahan Korupsi Terkait Pengadaan Barang dan Jasa Perizinan, Manajemen Aset dan Optimalisasi Pendatapan Daerah.

Dalam sambutannya, ia menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada Pimpinan KPK RI, khususnya tim monitoring KPK RI yang telah meluangkan waktunya untuk melaksanakan koordinasi, terkait monitoring dan evalusi rencana aksi program pemberantasan korupsi terintegrasi di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2022.

"Kegiatan monitoring dan evaluasi yang diselenggarakan ini tentunya memiliki makna yang sangat penting dan strategis, dalam rangka kita mendapatkan arahan, bimbingan dan suntikan wawasan serta spirit baru, dalam melaksanakan program pencegahan korupsi di unit kerja masing-masing di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara,” ucapnya.

Ia juga mengatakan, begitu besar dan bahayanya dampak korupsi bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, maka menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama untuk melakukan pencegahan tindak pidana korupsi.

“Kita harus tetap memiliki semangat dan komitmen yang tinggi untuk melakukan pencegahan korupsi salah satunya dengan mendukung pelaksanaan program monitoring dan evalusi rencana aksi program pemberantasan korupsi terintegrasi di Kabupaten Hulu Sungai Utara,” tuturnya.

Foto: Pemkab Hulu Sungai Utara


Aplikasi Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK, terdapat delapan sektor yang menjadi area intervensi kinerja program koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi, yang dilaksanakan oleh seluruh Pemerintah Daerah.

Sektor-sektor tersebut, mencakup perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, pelayanan terpadu satu pintu, kapabilitas apip, manajemen Aparatur Sipil Negara, tata kelola dana desa, optimalisasi pendapatan daerah, serta manajemen asset.

“Oleh karena itu, saya meminta kepada SKPD terkait untuk segera menindaklanjuti, apa yang menjadi target capaian kinerja program koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi pada delapan sektor/area intevensi tersebut,” ucapnya.

Ia juga meminta untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kesungguhan dan komitmen Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam memberantas korupsi.

“Salah satunya dengan usaha maksimal kita untuk meningkatkan capaian presentasi MCP Kabupaten Hulu Sungai Utara paling tidak berada di status warna kuning dan syukur apabila kita mampu tingkatkan hingga berada di status biru atau hijau,” katanya.

Baca Juga: Wujudkan Indonesia Sehat 2025, Lifebuoy dan Halodoc Berkolaborasi Berikan Akses Layanan Kesehatan Gratis

(Wul)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini