Pengadilan Thailand Tangguhkan PM Prayuth Chan-ocha dari Jabatannya
Kontroversi tersebut adalah yang terbaru di negara yang mengalami gejolak politik intermiten selama hampir dua dekade. Selama periode itu Thailand mengalami dua kudeta dan melalui protes dengan kekerasan yang dipicu oposisi untuk menentang keterlibatan militer dalam politik dan menuntut keberwakilan yang lebih besar seiring dengan tumbuhnya kesadaran politik.
Aktivis pro-demokrasi telah berkampanye melawan Prayuth dan pemerintahannya, dengan alasan bahwa pemilihan 2019 tidak sah.
Tetapi demonstrasi yang dipimpin mahasiswa mereda selama beberapa tahun terakhir, dengan diberlakukannya larangan Covid-19 pada pertemuan. Namun para aktivis telah berkumpul lagi minggu ini untuk mengantisipasi keputusan pengadilan.
Hampir 100 pengunjuk rasa pro-demokrasi di Monumen Demokrasi Bangkok pusat menyambut penangguhan Prayuth tetapi mengatakan itu tidak cukup.
"Kami tidak hanya puas dengan penangguhan Prayuth dari tugas, kami ingin parlemen dibubarkan dan pemilihan cepat," kata seorang aktivis perempuan yang mengidentifikasi dirinya sebagai Manee.
"Kami tidak senang. Prayuth mencuri kekuasaan dari seorang wanita dan menjadi perdana menteri dalam sebuah kudeta," katanya, merujuk pada perdana menteri yang digulingkan pada 2014, Yingluck Shinawatra, saudara perempuan mantan perdana menteri dan taipan telekomunikasi Thaksin Shinawatra.
Baik Yingluck dan Thaksin tinggal di luar negeri dalam pengasingan diri.
Pita Limjaroenrat, pemimpin partai oposisi Move Forward, menyerukan keputusan cepat atas nasib Prayuth.
"Undang-undang tentang masalah ini tidak rumit," katanya kepada wartawan di parlemen. "Kalau MK bisa cepat memutuskan, kekosongan pemerintahan yang kita khawatirkan sebentar lagi."
(Rahman Asmardika)
