Pengadilan Thailand Tangguhkan PM Prayuth Chan-ocha dari Jabatannya
BANGKOK - Mahkamah Konstitusi Thailand menangguhkan Perdana Menteri (PM) Prayuth Chan-ocha dari tugas resmi pada Rabu (24/8/2022), setelah memutuskan untuk mendengarkan petisi yang meminta peninjauan kembali batas masa jabatan delapan tahun yang diamanatkan secara hukum.
Petisi oleh partai oposisi utama berpendapat bahwa waktu yang dihabiskan Prayuth sebagai kepala junta militer, setelah dia melakukan kudeta ketika dia menjadi panglima militer pada 2014, harus diperhitungkan dalam masa jabatan delapan tahun yang ditetapkan secara konstitusional.
BACA JUGA: Kepolisian Thailand Gagalkan Rencana Pembunuhan PM Prayuth Chan-ocha
Meskipun Prayuth dapat dikembalikan ke posisinya ketika pengadilan membuat keputusannya, penangguhan yang mengejutkan itu membuat politik Thailand menjadi bingung.
"Pengadilan telah mempertimbangkan permohonan dan dokumen terkait dan melihat bahwa fakta-fakta dari petisi adalah alasan untuk pemeriksaan seperti yang diminta," kata Mahkamah Konstitusi sebagaimana dilansir Reuters.
Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa Prayuth memiliki waktu 15 hari untuk menanggapi penangguhan itu, menambahkan bahwa empat dari lima orang anggota panel hakim memutuskan mendukung penangguhannya, dimulai pada Rabu.
Wakil Perdana Menteri Prawit Wongsuwan diperkirakan akan mengambil alih sebagai pemimpin sementara, kata wakil perdana menteri lainnya, Wissanu Krea-ngam, kepada wartawan, Senin (22/8/2022).
BACA JUGA: Kesal, PM Thailand Semprot Wartawan dengan Disinfektan
Tidak jelas kapan pengadilan akan memberikan putusan akhir atas petisi tersebut.
Prayuth memerintah sebagai kepala dewan militer setelah ia menggulingkan pemerintah terpilih pada 2014.
Dia menjadi perdana menteri sipil pada 2019 setelah pemilihan yang diadakan di bawah konstitusi rancangan militer 2017 di mana batas delapan tahun untuk seorang perdana menteri ditetapkan.
Kontroversi tersebut adalah yang terbaru di negara yang mengalami gejolak politik intermiten selama hampir dua dekade. Selama periode itu Thailand mengalami dua kudeta dan melalui protes dengan kekerasan yang dipicu oposisi untuk menentang keterlibatan militer dalam politik dan menuntut keberwakilan yang lebih besar seiring dengan tumbuhnya kesadaran politik.
Aktivis pro-demokrasi telah berkampanye melawan Prayuth dan pemerintahannya, dengan alasan bahwa pemilihan 2019 tidak sah.
Tetapi demonstrasi yang dipimpin mahasiswa mereda selama beberapa tahun terakhir, dengan diberlakukannya larangan Covid-19 pada pertemuan. Namun para aktivis telah berkumpul lagi minggu ini untuk mengantisipasi keputusan pengadilan.
Hampir 100 pengunjuk rasa pro-demokrasi di Monumen Demokrasi Bangkok pusat menyambut penangguhan Prayuth tetapi mengatakan itu tidak cukup.
"Kami tidak hanya puas dengan penangguhan Prayuth dari tugas, kami ingin parlemen dibubarkan dan pemilihan cepat," kata seorang aktivis perempuan yang mengidentifikasi dirinya sebagai Manee.
"Kami tidak senang. Prayuth mencuri kekuasaan dari seorang wanita dan menjadi perdana menteri dalam sebuah kudeta," katanya, merujuk pada perdana menteri yang digulingkan pada 2014, Yingluck Shinawatra, saudara perempuan mantan perdana menteri dan taipan telekomunikasi Thaksin Shinawatra.
Baik Yingluck dan Thaksin tinggal di luar negeri dalam pengasingan diri.
Pita Limjaroenrat, pemimpin partai oposisi Move Forward, menyerukan keputusan cepat atas nasib Prayuth.
"Undang-undang tentang masalah ini tidak rumit," katanya kepada wartawan di parlemen. "Kalau MK bisa cepat memutuskan, kekosongan pemerintahan yang kita khawatirkan sebentar lagi."
(Rahman Asmardika)
