Hakim Agung Jadi Tersangka Suap, Jokowi: Ada Urgensi Mereformasi Bidang Hukum
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menanggapi usai ditetapkannya Hakim Agung Sudrajad Dimyati sebagai tersangka dugaan suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA).
"Yang paling penting kita tunggu sampai selesai proses hukum yang ada di KPK. Yang pertama itu," ujar Jokowi kepada wartawan di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (26/9/2022).
Jokowi pun menegaskan bahwa pentingnya untuk mereformasi penegak hukum di Indonesia.
"Yang kedua memang saya melihat ada urgensi yang sangat penting untuk mereformasi bidang hukum kita," jelasnya.
Maka dari itu, Jokowi pun memerintahkan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD untuk menindaklanjuti reformasi birokrasi pada penegak hukum di Indonesia.
Meski begitu, Jokowi meminta masyarakat untuk mengikuti dan mengawal kasus suap yang telah mentersangkakan Hakim Agung Sudrajad Dimyati dan sembilan orang lainnya.
"Dan itu saya sudah perintahkan keoada menko polhukam. Jadi silakan tanyakan ke pak menko polhukam. Saya kira kita ikuti seluruh proses hukum yang ada di KPK," tegasnya.
Diketahui, alam kasus tersebut KPK menetapkan 10 orang sebagai tersangka. Sebagai penerima suap, Hakim Agung Sudrajad Dimyati; Panitera Pengganti MA Elly Tri Pangestu; PNS pada Kepaniteraan MA Desy Yustria; dan dua PNS MA, yakni Nurmanto Akmal, serta Muhajir Habibie.
Sementara, sebagai pemberi suap yakni fua orang pengacara bernama Yosep Parera dan Eko Suparno; dan dua pengurus koperasi Intidana, yakni Heryanto Tanaka, serta Ivan Dwi Kusuma Sujanto.
