Hakim Konstitusi Aswanto Diberhentikan DPR, Ini Kata Jimly Asshiddiqie
JAKARTA - Menko Polhukam Mahfud MD bersama delapan mantan hakim Mahkamah Konstitusi (MK), menggelar diskusi membahas soal pemberhentian Hakim Konstitusi Aswanto oleh DPR.
Pertemuan ini dihadirkan oleh sembilan mantan hakim termasuk Jimly Asshiddiqie, Maruarar Siahaan, dan Hamdan Zoelva, yang didampingi oleh Sekjen MK Guntur Hamzah.
BACA JUGA:Aswanto Tak Diperpanjang Jadi Hakim MK, Ini Tanggapan Mahfud
Salah satu mantan Hakim MK, Jimly Asshiddiqie mengatakan, pertemuan diskusi ini berbicara tentang fakta dan klarifikasi dari Sekjen MK yang tiba-tiba dipanggil ke DPR untuk jalani Fit and Proper Test.
"Diskusinya sangat menarik tapi sebelum itu kita mendengar fakta klarifikasinya itu bagaimana, maka kita dibagikan surat menyurat dari MK. Kemudian Pak Guntur sebagai Sekjen menjelaskan kronologinya," ujar Jimly saat ditemui wartawan di Gedung MK, Sabtu (1/10/2022).
BACA JUGA:DPR Tiba-Tiba Ganti Hakim MK Aswanto dengan Guntur Hamzah, Ada Apa?
"Ternyata dia juga mendadak, dia juga tidak tahu. Tiba-tiba dipanggil untuk dalam tanda petik fit and proper test tanpa tahu siapa yang mau diganti," kata Jimly.
Menurut Jimly, pergantian mendadak tersebut baru diketahui oleh Guntur sejak ada pemberitaan bahwa Hakim Aswanto yang akan digantikan.
"Karena dari segi urutan masa jabatan, yang duluan harus berganti bukan Pak Aswanto, melainkan Wahinuddin Adams. Nah sedangkan Pak Aswanto itu baru bulan maret 2024. Tahun 2023 saja masih kecepatan karena menurut Undang-undang (UU) itu," paparnya.
Ia menambahkan, pemberhentian hakim sendiri melalui surat dari MK, bukan dari lembaga yang bersangkutan.
"Dan menurut ketentuan UU pasal 23 ayat 4, pemberhentian hakim itu suratnya bukan dari lembaga yang bersangkutan, tapi dari MK. Jadi kalau tidak ada surat dari MK, enggak bisa diberhentikan," jelasnya.
Sebelumnya, DPR tiba-tiba mengganti Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) atau Hakim Konstitusi Aswanto dengan Guntur Hamzah, yang sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) MK pada Rapat Paripurna DPR Senin (29/9) siang kemarin.
Hal ini diputuskan berdasarkan hasil rapat Komisi III DPR yang dilakukan pada Senin (29/9) pagi hari, di mana ada 5 (lima) fraksi setuju, 1 (satu) fraksi menerima dengan catatan, 1 (satu) fraksi menolak, dan 2 (dua) fraksi tidak hadir.
(Awaludin)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
