Faktor Kunci Prabu Siliwangi Antarkan Pajajaran ke Masa Kejayaan
JAKARTA - Prabu Siliwangi mampu membawa Kerajaan Pajajaran pada kejayaan. Bahkan di masa kepimpinan Sri Baduga Maharaja inilah rakyat Pajajaran mengalami kesejahteraan dan hidup damai.
Prabu Siliwangi memerintah di Kerajaan Pajajaran sebagai raja yang memiliki legitimasi kuat. Dikisahkan pada buku "Hitam Putih Pajajaran : dari Kejayaan Hingga Keruntuhan Kerajaan Pajajaran" tulisan Fery Taufiq El Jaquene, disebut raja memiliki legitimasi dan kekuatan untuk memutuskan sesuatu.
Alhasil Prabu Siliwangi yang menjabat sebagai raja Pajajaran memegang kendali penuh dari sistem pemerintahan. Kekuasan dan kendali penuh di tangan raja telah menciptakan sistem klasik, dengan menganut kepercayaan nenek moyang sebelumnya yang bersifat kosmologi.
Menurut Nurhadi, dalam konsep kosmologi terdapat satu keyakinan bahwa keselarasan antara kerajaan dan jagat raya, dapat diraih dengan menyusun konsep kerajaan sebagai gambaran dunia dan seisinya dalam lingkup nilai. Hal ini telah membawa dampak besar bahwa kekuasaan sorang raja didapatkan dari restu para dewa atau sanghyang. Keberadaan seorang raja merupakan representatif dari wakil dewa di dunia yang mendapat mandat memimpin negara.
Baca juga: Mesranya Hubungan Pajajaran-Portugis Ketika Prabu Siliwangi Berkuasa
Sistem pemerintahan inilah yang membuat Sri Baduga Maharaja atau Prabu Siliwangi dengan kekuasan penuh berhasil mengantarkan kesejahteraan rakyat Sunda. Kesuksesan ini jelas bahwa berawal dari mekanisme dari sistem pemerintahan yang diterapkan, setidaknya telah berjalan dengan baik dan sudah tentu ditopang sistem pertahanan dan keamanan yang baik pula. Dari sinilah Kerajaan Pajajaran mampu mengeliminasi segala gangguan keamanan dan usaha - usaha untuk menghancurkan kerajaan.
Baca juga: Kerajaan Pajajaran: Sejarah, Silsilah Pendiri dan Peninggalannya
Pada naskah Sanghyang Siksakanda ng Karesian banyak menceritakan mengenai kedudukan raja yang berada di bawah para dewa dan hyang. Mengingat kekuasan yang dimiliki didapatkan dari restu para dewa dan hyang, maka semua potensi kekuasaan dan aturan - aturan kerajaan harus mengikuti kehendak para dewa dan hyang.
