Terjadi Kekosongan Kekuasaan di Papua Usai Lukas Enembe Ditangkap KPK
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menangkap Gubernur Papua Lukas Enembe yang merupakan tersangka kasus suap dan gratifikasi proyek pembangunan infrastruktur.
Penangkapan tersebut menyebabkan kondisi pemerintahan Papua kosong tanpa pemimpin karena Wagub Papua sebelumnya sudah meninggal.
BACA JUGA:Polisi Tangkap 19 Orang Terkait Bentrokan Penangkapan Lukas Enembe, 1 Tewas
Merespons hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan bahwa, telah disiapkan langkah-langkah alternatif agar pemerintahan di Papua tetap berjalan.
"Ya. Sudah ada langkah-langkah alternatif pokoknya pemerintah tidak boleh macet, pemerintahan harus tetap jalan," kata Mahfud MD di Kantor Kemenko Polhukam, Rabu (11/1/2023).
BACA JUGA:Lukas Enembe Ditangkap, Pengamanan Gedung KPK Dipertebal
Mahfud menegaskan, pihaknya telah lama menyiapkan langkah-langkah alternatif tersebut, dengan berbicara bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Panglima TNI, Kapolri, Menteri Kesehatan, dan pihak-pihak lainnya.
"Kan kita sudah lama menyiapkan langkah-langkah alternatif yang benar secara yuridis, kita sudah bicara dengan Kemendagri, Panglima TNI, Kapolri, Menkes, dan sebagainya, kita sudah rapat," ucapnya.
Namun, Mahfud belum dapat memerinci apa langkah alternatif tersebut, dan belum menjelaskan siapa yang akan mengisi kekosongan jabatan di pemerintahan Papua.
"Nanti ditunggu aja langkah berikutnya," katanya.
(Nanda Aria)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
