KPK Panggil Ulang Pimpinan DPR Papua Yunus Wonda untuk Diperiksa
JAKARTA - Wakil Ketua DPR Papua, Yunus Wonda mangkir alias tidak memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa, 17 Januari 2023, kemarin. Sedianya, Yunus Wonda dipanggil dalam kapasitasnya sebagai saksi.
KPK bakal menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap Yunus Wonda. Tapi, belum diketahui kapan waktu pastinya. KPK mengaku butuh keterangan Yunus Wonda dalam rangka penyidikan perkara dugaan suap dan gratifikasi Gubernur Papua, Lukas Enembe (LE).
"Informasi yang kami peroleh yang bersangkutan (Yunus Wonda) tidak hadir. Akan kami panggil ulang," kata Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri melalui pesan singkatnya, Rabu (18/1/2023).
Belum diketahui apa yang ingin digali oleh penyidik dari keterangan Yunus Wonda. Namun memang, KPK saat ini sedang mengembangkan kasus dugaan korupsi Lukas Enembe, baik soal aliran dana, maupun keterlibatan pihak lainnya.
KPK memastikan tidak hanya berhenti pada satu kasus yang menjerat Lukas Enembe. Ke depannya, KPK membuka peluang untuk menelusuri soal penggunaan dana otonomi khusus (otsus) Papua bernilai triliunan rupiah.
Tak hanya dana otsus, KPK juga bakal menyelidiki penggunaan dana Pekan Olahraga Nasional (PON) di Papua. Penggunaan dana otsus Papua diketahui sempat disorot Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.
Mahfud sempat geram setelah mengetahui dana otsus senilai Rp1.000,7 triliun yang digelontorkan pemerintah pusat untuk Papua ternyata tidak jadi apa-apa. Dana otsus bernilai triliunan rupiah itu tak menjadikan rakyat Papua sejahtera.
"Tidak jadi apa-apa, rakyatnya tetap miskin, marah kita ini. Negara turunkan uang sampai Rp 1000,7 triliun melalui dana otsus. Rakyatnya miskin sejak ada Undang-undang Otsus. Sejak zaman Lukas Enembe itu Rp 500 triliun lebih, rakyatnya tetap miskin," tegas Mahfud di Kampus Unisma, Malang, 23 September 2022.
Namun sejauh ini, KPK baru menetapkan Gubernur Papua Lukas Enembe (LE) sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait proyek pembangunan infrastruktur. Lukas ditetapkan sebagai tersangka suap bersama Bos PT Tabi Bangun Papua (PT TBP), Rijatono Lakka (RL).
Lukas Enembe ditetapkan sebagai tersangka penerima suap. Sedangkan Rijatono ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap. Lukas diduga menerima suap sebesar Rp1 miliar dari Rijatono. Suap itu diberikan karena perusahaan Rijatono dimenangkan dalam sejumlah proyek pembangunan di Papua.
Sedikitnya, ada tiga proyek di Papua bernilai miliaran rupiah yang dimenangkan perusahaan Rijatono Lakka untuk digarap. Ketiga proyek tersebut yakni, proyek multi years peningkatan jalan Entrop-Hamadi dengan nilai proyek Rp14, 8 Miliar.
Kemudian, proyek multi years rehab sarana dan prasarana penunjang PAUD Integrasi dengan nilai proyek Rp13,3 miliar. Selanjutnya, proyek multi years penataan lingkungan venue menembak outdoor AURI dengan nilai proyek Rp12,9 miliar.
KPK menduga Lukas Enembe juga menerima pemberian lain sebagai gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya hingga jumlahnya miliaran rupiah. Saat ini, KPK juga sedang mengusut dugaan penerimaan gratifikasi lainnya tersebut.
(Angkasa Yudhistira)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
