Dewan Pers: Pemberitaan Berperspektif Keberagaman Perlu Diperkuat
Hal senada juga diungkapkan Tri Agung Kristanto. Menurutnya, media adalah cermin dari masyarakat. Ketika media terbelah, masyarakat juga terbelah, demikian pula sebaliknya. “Pasca Pemilu 2014-2019, media belum sembuh dari keterbelahan itu,” ujar Tri.
Wartawan, lanjutnya, harus tunduk pada Kode Etik Jurnalistik. Jurnalisme harus bekerja untuk kebenaran dan bertanggung jawab kepada publik. “Harus disiplin verifikasi, harus check and recheck, serta minimal harus cover both side,” kata Tri menambahkan.
Berita Provokatif dan Hoaks
Sementara Kepala Biro Hubungan Antar Lembaga dan Kerjasama BPIP, Hartri Sirait, mengatakan inisiatif kerja sama dengan Dewan Pers ini dilandasi kekhawatiran akan situasi dan kondisi yang kian memanas. Jelang tahun politik, intensitas penggunaan media akan terus meningkat, begitu pula dengan kecenderungan berita-berita provokatif dan hoaks yang terus merajalela. Belum lagi dengan banyaknya generasi muda yang aktif menggunakan media sosial dan cenderung radikal. Ia mengaku pihaknya sangat khawatir jika ini dibiarkan atau tidak terkendali.
“Kami akan mencoba melalui pegiat media, terutama melalui Dewan Pers, untuk membuat kegiatan kolaboratif agar pegiat media berkontribusi dalam hal pembinaan ideologi Pancasila. Bentuk kegiatannya bisa berupa pelibatan pegiat media, forum diskusi untuk menata publikasi di media sosial dan media penyiaran agar lebih kondusif,” kata Hartri.
Selain itu, BPIP berharap modul pembumian Pancasila dirumuskan terlebih dahulu serta bisa masuk di dalam materi Uji Kompetensi Wartawan. Ini bukanlah indoktrinasi atau sosialisasi, tetapi untuk menanamkan nilai-nilai keberagaman dan kebinekaan sebagai nilai bersama.
(Erha Aprili Ramadhoni)
