Diselidiki di Brasil, Mantan Presiden Bolsonaro Ajukan Visa Perpanjang Tinggal di AS
WASHINGTON - Mantan Presiden Brasil Jair Bolsonaro telah mengajukan visa turis enam bulan untuk tetap berada di Amerika Serikat (AS), kata pengacaranya pada Senin, (30/1/2023). Langkah ini diambil Bolsonaro meskipun ada seruan agar visa AS yang dipegangnya dicabut menyusul protes kekerasan di Brasilia beberapa pekan lalu.
Amerika Serikat menerima permohonan visa Bolsonaro pada Jumat, (27/1/2023) kata pengacara Felipe Alexandre, seraya menambahkan bahwa Bolsonaro akan tetap berada di Amerika Serikat sementara permohonannya tertunda.
"Dia ingin mengambil cuti, menjernihkan pikirannya, dan menikmati menjadi turis di Amerika Serikat selama beberapa bulan sebelum memutuskan apa langkah selanjutnya," kata Alexandre dalam tanggapan email kepada Reuters.
"Apakah dia akan menggunakan enam bulan penuh atau tidak, itu terserah dia dan strategi apa pun yang kami setujui untuk memulai berdasarkan rencananya saat mereka berkembang," tambah Alexandre.
Financial Times pertama kali melaporkan bahwa Bolsonaro telah meminta visa turis.
Seorang juru bicara Departemen Luar Negeri mengatakan catatan visa dirahasiakan berdasarkan hukum AS, menambahkan bahwa departemen tidak dapat membahas rincian kasus visa individu.
Bolsonaro terbang ke Florida dua hari sebelum masa jabatannya berakhir pada 1 Januari dan Presiden sayap kiri Luiz Inacio Lula da Silva menjabat. Beberapa hari kemudian pendukung mantan presiden sayap kanan itu menyerbu ibu kota Brasilia dan melakukan perusakan terhadap sejumlah gedung pemerintah.
Pendukung Bolsonaro menyerbu Kongres, Mahkamah Agung, dan istana kepresidenan Brasil, menyerukan kudeta militer untuk membatalkan pemilihan Oktober yang dimenangkan Lula.
Mahkamah Agung Brasil telah setuju untuk membuka penyelidikan terhadap Bolsonaro karena diduga mendorong protes anti-demokrasi yang berakhir dengan penyerbuan gedung-gedung pemerintah oleh para pendukungnya di Brasilia.
Awal bulan ini, 41 anggota Dewan Perwakilan Rakyat AS dari Partai Demokrat pada Kamis, (26/1/2023) meminta pemerintahan Presiden AS Joe Biden untuk bekerja sama dengan penyelidikan Brasil terhadap protes kekerasan di Brasilia dan mencabut semua visa AS yang dipegang oleh Bolsonaro.
Departemen Luar Negeri berulang kali mengatakan kebijakannya tidak membahas kasus visa tertentu.
Departemen Luar Negeri mengatakan adalah kewajiban bagi seseorang yang memasuki Amerika Serikat dengan apa yang disebut visa "A" yang diperuntukkan bagi diplomat dan kepala negara untuk meninggalkan negara itu dalam waktu 30 hari atau mengajukan perubahan status imigrasi jika mereka. tidak lagi terlibat dalam bisnis resmi. Bolsonaro diyakini masuk dengan visa semacam itu.
(Rahman Asmardika)
