Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement

Kapolri Pastikan Bharada E, Bripka Ricky Rizal dan Teddy Minahasa Segera Disidang Etik

Rizky Syahrial , Jurnalis-Selasa, 21 Februari 2023 |14:43 WIB
Kapolri Pastikan Bharada E, Bripka Ricky Rizal dan Teddy Minahasa Segera Disidang Etik
Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo memastikan adanya sidang etik terhadap terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir J, Richard Eliezer atau Bharada E, Bripka Ricky Rizal, serta terdakwa kasus narkoba Irjen Tedy Minahasa.

"Iya (pasti disidang etik). Tidak mungkin namanya sidang etik dihilangkan, tinggal pelaksanaannya kapan," ujar Kapolri kepada wartawan, Selasa (21/2/2023).

Kapolri menambahkan bahwa saat ini pihaknya sedang menyusun tim komisi etik bagi terdakwa Bripka Ricky Rizal dan Bharada E.

Listyo menegaskan bahwa Polri akan mempertimbangkan seluruh aspek yang meringankan bagi para terdakwa tersebut.

Baca juga: Bakal Gelar Sidang Etik, Polri Pertimbangkan Status JC Bharada E

"Seperti saya sampaikan bahwa kami akan mempertimbangkan semua aspek yang meringankan maupun untuk hal-hal lain yang tentunya, semuanya akan hitung," jelas dia.

"Itu kewenangannya nanti ada di komisi kode etik," tambahnya.

Baca juga: Kapolri Akan Terjun Langsung Evakuasi Korban Helikopter Rombongan Kapolda Jambi

Listyo menerangkan bahwa Irjen Pol Teddy Minahasa nantinya juga akan disidang etik terkait kasus narkoba. Namun, Polri masih menyusun jadwal pelaksanaan sidang kode etiknya.

"Ya Teddy Minahasa pun, tim dari komisi kode etik juga sedang mempersiapkan untuk pelaksanaan sidang etiknya," pungkasnya.

Sebelumnya, Polri akan mempertimbangkan status justice collaborator (JC) terkait pelaksanaan sidang kode etik Bharada Richard Eliezer Pudihang Lumiu (Bharada E).

Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Dedi Prasetyo mengungkapkan, sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) untuk menentukan status keanggotaan Bharada E akan berjalan sesuai aturan dan ketentuan.

"Tentunya berdasarkan PP 1 Tahun 2003, kemudian PP No 7 tahun 2022, nanti ada mekanismenya sidang KKEP," katanya, Kamis 16 Februari 2023.

(Fakhrizal Fakhri )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement