Ada 33 Kasus Kebakaran Selama Ramadhan di Jakarta, DPRD DKI Tekankan Ini
"Gulkarmat DKI dan PLN harus bekerjasama terus memberikan edukasi dan sosialisasi, serta mengingatkan kepada masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap bahaya bencana kebakaran yang mengancam, terutama saat bulan suci Ramadhan, Pada saat bulan ramadhan ini kita harus lebih extra waspada lagi karena bahaya Kebakaran bisa mengancam siapa pun, kapan pun dan di mana pun. Karena itulah saya minta masyarakat juga untuk terus waspada," beber Kent.
Selain itu, sambung Kent, Perangkat Camat, Lurah hingga RT dan RW juga harus berperan aktif lebih masif lagi di tatanan masyarakat bawah untuk sering sering memberikan pemahaman terkait dampak bahaya kebakaran, dan menumbuhkan rasa peduli terhadap keselamatan sesama.
"Menurut saya bencana kebakaran ini adalah fenomena yang berulang yang sering sekali terjadi, terutama di permukiman padat dan yang bagaimanapun harus segera di pikirkan jalan keluarrnya, jadi jangan terkesan seperti ada pembiaran. Saran saya sebagai salah satu stakeholder, pihak PLN bisa berkolaborasi dengan pemerintah DKI Jakarta dalam memberikan pemahaman soal instalasi pemasangan listrik yang benar supaya masyarakat tidak sembarangan menyambung kabel yang tidak sesuai aturan, karena dampaknya yang sangat berbahaya dan PLN harus berperan aktif terkait hal ini," tutur Kent.
Kent juga meminta kepada Pemprov DKI Jakarta agar bisa memberikan terobosan baru agar bencana kebakaran di Jakarta bisa semakin berkurang, seperti memonitor pembangunan rumah yang layak agar sistem kelistrikan tidak berantakan.
"Pemprov DKI harus berpikir solutif, buat terobosan yang baru cara menanggulangi bencana kebakaran, jelaskan bagi bahaya serta ancaman hukumannya jika masyarakat yang memasang kabel listrik tidak sesuai aturan apalagi yang berpotensi menimbulkan konsleting listrik hingga mengakibatkan kebakaran, karena kebakaran ini bisa membuat orang kehilangan tempat tinggal hingga nyawa, jangan lantas terkesan nyawa manusia itu murah sekali, saya minta Pemprov DKI harus tegas terkait hal ini" tegas Ketua IKAL PPRA LXII Lemhannas RI ini.
