DPP Rescue Perindo Sebut Aksi Pamer Kemewahan Pejabat Sudah Berlangsung Lama
JAKARTA - Kemewahan yang dipamerkan atau flexing oleh pejabat dan keluarga di media sosial kini sedang menjadi perbincangan.
Beberapa kasus anak atau istri pejabat mengunggah barang-barang mewah seperti tas, sepatu, jam tangan, dan mobil sampai liburan ke luar negeri.
Hal ini pun menuai pro kontra. Netizen pun ramai-ramai mengkritisi gaya hidup mewah mereka. Alhasil, dengan gaya mewah yang dipamerkan itu langsung menjadi Boomerang bagi pejabat itu sendiri. Mereka mendapat sanksi sampai dicopot dari jabatannya.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Rescue Perindo, Ikhsan Pramana mengatakan sebenarnya gaya hidup mewah istri pejabat ini telah berlangsung sejak lama. Namun, baru viral karena era digitalisasi.
"Ini karakter dan sudah berlangsung lama, cuma sekarang viralnya ya karena semua karena ini topiknya istri pejabat suka pamer mereka sudah punya semua medsos yang bisa digunakan untuk menyatakan eksistensi mereka siapapun followers mereka lingkaran mereka yang mereka kenal maupun tidak kenal," ujarnya dalam Podcast Aksi Nyata #DariKamuUntukIndonesia dengan tema Istri Pejabat Gemar Flexing, Jabatan Dipertaruhkan yang digelar Partai Perindo, Kamis, (27/4/2023).
Dia menuturkan bahwa masyarakat kini sudah bisa menilai. Sebab, semua pendapatan pejabat sudah bisa diketahui.
"Semua orang tau bahwa suaminya ini, bahkan semua sudah transparan gaji eselon 1 2 3 , tukin sudah transparan semua bisa cek, tapi ketika istri pejabat memamerkan flexing mereka memamerkan barang mewah, rumah mewah segala macam, ya orang bertanya 'gaji suami lu segini tapi kok bisa beli barang mewah'," jelas Ikhsan.
Sebenarnya kata dia, sah sah saja setiap orang memamerkan kemewahan. Namun harus ada pertanggungjawaban.
Ikhsan pun mencontohkan keluarga konglomerat yang memamerkan kemewahan. Kata dia, itu sudah jelas karena konglomerat yang dimana hasil kekayaan bersumber dari usaha pribadi.
Beda halnya dengan pejabat yang harta kekayaannya bersumber dari gaji dan tunjangan kinerja. Dimana hal itu secara transparan sudah bisa dilacak oleh publik.
"Cuman kalo pejabat yang melekat sebagai pelayanan publik yang orang tau tukinnya berapa, ya akan terjadi pertanyaan, mereka akan diminta pertanggungjawabannya Misalnya melalui internet mereka melalui inspektorat jenderal mereka ya mereka akan di cek bahkan dibebas tugaskan untuk di cek. Meskipun ada wadah LHKPN yang bisa di cek di KPK," ucapnya.
