“PR Pemerintah selanjutnya adalah aktif dalam mewujudkan perdamaian. Ini amanat konstitusi kita untuk menjaga perdamaian dunia. Kita tidak boleh abai, terlebih kita memiliki hubungan yang baik dengan Sudan,” ujarnya.
Selain itu, menurut pria yang juga alumni Khartoum International Institute for Arabic Language Sudan tersebut, PR selanjutnya adalah Pemerintah harus ikut memikirkan bagaimana mengevakuasi kelanjutan pendidikan mereka, usaha dan pekerjaan mereka, termasuk kepada anggota keluarga mereka.
“Bagaimana mereka yang sudah hampir selesai S1 atau S2-nya diberi kesempatan melanjutkan pendidikannya di sekolah atau perguruan tinggi di Indonesia. Pemerintah, dalam hal ini Kemenlu dan Kemendikbud perlu mengkoordinasikan keberadaan dan keberlanjutan studi serta memudahkan program akselerasi agar dapat terserap di sekolah-sekolah maupun perguruan tinggi-perguruan tinggi,” tuturnya.
Di sisi lain, Gus Hilmy juga mendorong agar Kementerian Ketenagakerjaan dan pemerintah daerah berkoordinasi untuk memberi mereka insentif modal agar bisa kembali membuka usahanya.
“Skema UMKM mungkin bisa diberikan. Tidak semua yang bekerja di luar negeri adalah orang-orang yang mampu secara ekonomi. Bahkan mungkin banyak yang sebaliknya. Untuk itu, Kemenaker dan pemda perlu berkoordinasi,” tuturnya.