Advertisement
Advertisement
Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement

Wapres Ingatkan Isu Hukum dan Keamanan di Papua Harus Ditangani secara Bijak

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 29 Mei 2023 |15:36 WIB
Wapres Ingatkan Isu Hukum dan Keamanan di Papua Harus Ditangani secara Bijak
Wapres KH Ma'ruf Amin. (Dok Setwapres)
A
A
A

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) KH Ma’ruf Amin mengingatkan isu-isu di Papua, seperti hukum dan keamanan perlu ditangani secara bijak dan saksama. Hal itu terutama untuk percepatan pembangunan dan kesejahteraan di Papua.

“Kita tidak boleh mengabaikan tantangan yang ada, seperti masih adanya kesenjangan pembangunan, keterbatasan infrastruktur, serta isu-isu sosial, politik, hukum dan keamanan (di Papua) yang perlu ditangani secara bijak dan saksama,” kata Wapres saat pengukuhan 6 anggota Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) di Istana Wapres, Jalan Medan Merdeka Selatan No 6, Jakarta Pusat, Senin (29/5/2023).

Beberapa waktu lalu, Wapres mengungkapkan, ada enam daerah rawan di Papua, yaitu tiga di Provinsi Papua Pegunungan (Nduga, Yahukimo, dan Pegunungan Bintang/di batas RI-PNG). Kemudian tiga di Provinsi Papua Tengah, yaitu di Puncak, Puncak Jaya, dan Intan Jaya.

Wapres melanjutkan, sebagai Ketua BP3OKP yang melantik 6 anggota asli dari Papua mendorong agar melaksanakan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi pelaksanaan otonomi khusus dan pembangunan di wilayah Papua.

“Saudara-saudara terpilih atas dasar kemampuan dan komitmen terhadap Papua. Saudara sekalian memiliki tanggung jawab yang besar dalam membawa kemajuan dan kesejahteraan bagi masyarakat Papua,” kata Wapres.

Selain itu, Wapres mengatakan pada 17 April 2023, telah disahkan Peraturan Presiden tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua Tahun 2022–2041 atau disebut juga dengan RIPPP. Di dalamnya telah ditetapkan 3 misi besar untuk percepatan pembangunan Papua, yaitu Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif.

“Saya harap para Anggota BP3OKP dapat betul-betul mengawal ketuntasan program yang diatur dalam RIPPP dan RAPPP sebagai rencana aksi 5 tahunan. Saya meyakini Sekretaris Eksekutif, juga jajaran Sekretariat Badan Pengarah Papua siap untuk bersinergi serta mendukung pelaksanaan tugas saudara sekalian,” tuturnya.

(Erha Aprili Ramadhoni)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement