PBB Adopsi Perjanjian Bersejarah Tentang Perlindungan Laut Lepas
Tetapi dengan begitu banyak lautan dunia terletak di luar zona ekonomi eksklusif masing-masing negara, dan dengan demikian yurisdiksi satu negara, memberikan perlindungan untuk apa yang disebut "laut lepas" memerlukan kerja sama internasional.
Negara-negara anggota PBB akhirnya menyepakati teks perjanjian itu pada Maret, dan Guterres mendesak semua negara untuk tidak menyia-nyiakan upaya untuk memastikan perjanjian itu ditandatangani dan diratifikasi sesegera mungkin.
Secara resmi dikenal sebagai Perjanjian Keanekaragaman Hayati di Luar Yurisdiksi Nasional, perjanjian ini berada di bawah Konvensi PBB tentang Hukum Laut, yang mulai berlaku pada 1994.
Perjanjian itu akan dibuka untuk penandatanganan pada 20 September, selama pertemuan tahunan para pemimpin dunia di Majelis Umum PBB, dan akan berlaku setelah diratifikasi oleh 60 negara.
Kesepakatan itu juga menetapkan aturan dasar untuk melakukan penilaian dampak lingkungan untuk kegiatan komersial di lautan.
Kegiatan semacam itu, meski tidak tercantum dalam teks, akan mencakup apa pun mulai dari penangkapan ikan dan transportasi laut hingga kegiatan yang lebih kontroversial, seperti penambangan laut dalam atau bahkan program geo-engineering yang ditujukan untuk memerangi pemanasan global.
