Akses E-Budgeting Ditutup, Heru Budi Tanggapi Keluhan Anggota DPRD DKI
JAKARTA - Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menghadiri rapat paripurna bersama komisi A DPRD DKI Jakarta, Kamis (20/7/2023). Disela rapat, Ketua Fraksi PAN DPRD DKI Jakarta Bambang Kusumanto menyampaikan interupsi pada pimpinan rapat, perihal ditutupnya akses sistem e-planning dan e-budgeting APBD DKI Jakarta.
Atas keluhan itu, Heru Budi menilai, interupsi yang disampaikan Bambang bukan sebagai bentuk protes melainkan adalah usulan. Agar pihaknya bisa melakukan evaluasi terkait perbaikan sistem e-budgeting.
"Menurut saya itu wajar saja supaya hasil reses itu bisa dimonitor dari awal masuk apa tidak," kata Heru di gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (20/7/2023).
Heru menegaskan, usulan itu akan disampaikan ke Sekretariat Daerah, Dinas Kominfotik, dan Bapenda DKI Jakarta. Agar dibahas secara bersama-sama.
"Nanti kita bicarakan dengan Pak Sekda Bappeda, e-planning e-budgeting di BPKD ya," sambung Heru.
Diketahui, sebelum Heru melakukan pidato pertanggungjawaban pelaksaan APBD (P2APBD) DKI Jakarta tahun anggaran 2022, Bambang sempat memberikan interupsi kepada pimpinan rapat. Ia mengeluhkan soal keterbukaan akses sistem e-planning dan e-budgeting APBD DKI Jakarta.
Bambang menyebut, sebagai anggota dewan pihaknya memiliki wewenang dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan APBD DKI Jakarta. Tetapi, bagaimana mau melakukan pengawasan karena sebagai anggota dewan tidak diberikan akses tersebut.
"Namun kita tahu bahwa sampai sekarang kita tidak pernah diberikan akses kepada pasword untuk bisa memonitor ini," kata Bambang dalam rapat paripurna di gedung DPRD DKI Jakarta.
