Marak Penipuan Perbankan, DPR Dorong Penegak Hukum Permudah Pelaporan Korban
JAKARTA - Komisi IX DPR RI mendorong perbankan untuk memperkuat sistem keamanan nasabah. Hal itu dilakukan untuk memperoleh kepercayaan publik dan melindungi masyarakat dari kasus-kasus penipuan, khususnya para nasabah dari masing-masing bank.
DPR mendorong aparat penegak hukum dan perbankan mempermudah pelaporan korban agar kasus penipuan ini segera ditangani.
"Sekarang ini banyak sekali modus-modus penipuan yang memanfaatkan aplikasi mobile banking lewat virus maupun malware atau teknis peretasan lainnya. Sistem keamanan perbankan harus lebih diperkuat," ucap Anggota Komisi XI DPR RI, Charles Meikyansyah, Selasa (25/7/2023).
Berbagai model penipuan kini tengah marak dan tidak sedikit masyarakat menjadi korban. Mulai dari penipuan dengan memanfaatkan kebocoran data pribadi nasabah, scamming, hingga pishing scam dengan berbagai macam metode pencurian data informasi yang memungkinkan penipu meretas korban.
Terbaru, jagat maya dihebohkan dengan postingan tentang adanya pop up peringatan virus di aplikasi mobile banking yang apabila notifikasi itu diklik, diyakini saldo akan terambil seluruhnya oleh hacker.
Selain itu, beredar isu bahwa ada hacker yang mengaku telah mendapatkan dan menjual data nasabah kartu kredit salah satu bank swasta. Data yang didapatkan hacker itu disebut berupa alamat, email, hingga nomor telepon.
Dengan berbagai fenomena kejahatan elektronik perbankan itu, Charles mendorong perbankan menggiatkan sosialisasi kepada masyarakat dengan didukung oleh peran serta dari Pemerintah terkait hal ini.
“Dengan adanya edukasi yang tepat, diharapkan masyarakat tidak mudah termakan isu hacker perbankan. Edukasi dan sosialisasi yang masif juga penting menyasar kalangan yang masih kurang dalam literasi digital,” tutur Charles.
