Soroti Bencana Kelaparan di Papua, DPR: Solusi Harus Dihadirkan secara Terpadu
Berdasarkan laporan, terdapat 6 warga di Distrik Agandugume dan Distrik Lambewi di Kabupaten Puncak, Papua Tengah, meninggal dunia di tengah kemarau panjang tahun ini. 5 korban meninggal merupakan orang dewasa dan 1 orang lainnya bayi berusia 6 bulan.
Belum dipastikan apakah 6 warga tersebut meninggal akibat kelaparan sebab ada indikasi diare dan cuaca dingin ekstrem menjadi penyebab kematian mereka. Kekeringan di Kabupaten Puncak diketahui juga menyebabkan warga kesulitan air bersih. Pemerintah tengah melakukan investigasi untuk mengenai penyebab pasti kematian 6 warga itu.
Puan mendukung upaya Pemerintah yang saat ini tengah bekerja secara masif untuk mengatasi bencana kekeringan dan kelaparan di Papua Tengah. Pemerintah telah menetapkan menambah masa tanggap darurat bencana kekeringan di Papua Tengah menjadi dua minggu.
Dengan berbagai persoalan yang ada, Puan mendorong Pemerintah menangani bencana kelaparan di wilayah Papua dengan menyasar ke akar persoalan. Ia berharap, ada solusi berkelanjutan terhadap bencana kelaparan tersebut.
“Ini pekerjaan rumah yang sangat besar. Pemerintah dengan dukungan seluruh elemen bangsa harus bisa mengatasi persoalan kelaparan di Papua ini. Tentunya DPR akan memberi dukungan lewat fungsi dan kewenangan kami,” ucap Puan.
Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan atau Prevalence of Undernourishment (PoU) masyarakat Papua cukup mengkhawatirkan. Pada Pada 2022, persentase PoU di Papua mencapai 36,18 persen. Angka itu merupakan yang tertinggi di Indonesia.
Artinya, hampir setengah dari populasi warga di Papua tak cukup makan untuk penopang kebutuhan energinya. Jumlah ini jauh lebih tinggi dari rata-rata nasional pada angka 10,21 persen. Untuk itu, Puan mengajak seluruh stakeholder bergotong royong untuk mengatasi persoalan kelaparan di Papua.
“Mari kita bergotong royong untuk memberikan dukungan dan bantuan kepada saudara-saudara kita yang menghadapi bencana kelaparan di Papua,” tutur cucu Bung Karno tersebut.
Lebih lanjut, Puan mengapresiasi langkah Pemerintah yang sedang menjalankan proyek food estate besar-besaran di Papua. Proyek dengan nama Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) itu mencakup hampir dua juta hektare lahan di Merauke, yang berada di selatan Papua.
Saat diluncurkan pada 2010 di bawah pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), proyek ini terfokus pada perkebunan tanaman energi, yakni kelapa sawit. Pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, proyek itu juga meliputi perkebunan jagung yang merupakan salah satu makanan pokok warga Papua.
"Semoga proyek ini bisa menjadi solusi berkelanjutan terhadap bencana kelaparan di Papua. Kami di DPR akan mengawasi penerapannya di lapangan, agar masyarakat di Papua dapat merasakan manfaatnya," pungkasnya.
(Fakhrizal Fakhri )
