Advertisement
Advertisement
Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement

Said Aqil Siroj: Waspadai Krisis Komitmen Kebangsaan dan Merebaknya Virus Budaya

Awaludin , Jurnalis-Jum'at, 11 Agustus 2023 |21:38 WIB
 Said Aqil Siroj: Waspadai Krisis Komitmen Kebangsaan dan Merebaknya Virus Budaya
KH Said Aqil Siradj (foto: dok MPI)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Dewan Pembina Islam Nusantara Foundation, KH Said Aqil Siradj mengungkapkan fakta sejarah, bahwa para Founding Fathers telah bersepakat untuk membuat Negara Bangsa Indonesia yang Nasionalis-Religius (Bukan Nasionalis Sekuler model Michael Aflaq dan atau Negara Bangsa ala Ernas Renan).

"Para Founding Fathers membangun Negara Bangsa yang secara harmonis mampu memadukan antara Spirit Teologi dan Politik Kebangsaan, mengintegrasikan antara Nasionalisme dengan Iman, dan menselaraskan agama dan budaya. Para Founding Fathers telah berhasil menanamkan Harmoni Kehidupan yang Nasionalis-Religius. Maka kini dan seterusnya, Negara Bangsa yang Nasionalis-Religius wajib di jaga untuk selama lamanya," tegas Said Aqil Siradj dalam Pidato Kebudayaan di Gedung Joeang 45, Jumat (11/8/2023).

Kyai Said yang juga Ketua Umum LPOI-LPOK menegaskan, Fardlu Ain hukumnya bagi setiap warga negara untuk menjaga Konsensus Bangsa Indonesia (Menjaga Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan Undang Undang Dasar 1945).

"Maka siapa saja yang berusaha menyebarluaskan Ideologi dan atau bermaksud merongrong konsensus Bangsa Indonesia, dan mencoba coba membuat Negara Islam wajib diusir dari Indonesia," beber mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) itu.

Menyinggung soal implementasi Pancasila dalam Kehidupan Kemasyarakatan, Kebangsaan dan Kenegaraan Kiyai Said yang juga Anggota Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP) mengingatkan kehidupan beragama yang ramah damai dan toleran harus dijaga.

"Maka jangan biarkan benih benih radikalisme dan intoleransi berkembang menjadi terorisme dan ekstrimisme, kebhinnekaan harus dirawat, persatuan harus diperkokoh, perwusyawaratan harus dijalankan secara demokratis, jangan hanya menjadi topeng dan kedok kepentingan golongan tertentu semata, serta keadilan dan kemakmuran harus dimeratakan. Tidak boleh ada monopoli dan praktek oligarki yang merugikan negara dan memiskinkan rakyat Indonesia," tegasnya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement