Presiden Pakistan Bantah Setujui RUU Kontroversial yang Tingkatkan Kekuatan Militer
RUU yang disengketakan dikirim ke Presiden Alvi sebelum parlemen dibubarkan pada 9 Agustus, dengan tujuan mengadakan pemilu pada November mendatang
Namun, pemungutan suara ditunda hingga Februari tahun depan karena komisi pemilihan mengatakan batas pemilihan harus digambar ulang untuk mencerminkan data sensus baru, proses selama berbulan-bulan, sebelum pemungutan suara dapat diadakan.
Negara ini saat ini berada di bawah pemerintahan sementara.
Awal bulan ini, RUU (Amandemen) Rahasia Resmi dan RUU (Amandemen) Angkatan Darat Pakistan memicu perdebatan sengit di Majelis Nasional.
RUU sebelumnya merekomendasikan hukuman penjara tiga tahun dan denda hingga 10 juta rupee (USD34.000) bagi siapa saja yang mengungkapkan identitas pejabat, informan, atau sumber intelijen. Sedangkan RUU yang terakhir memberlakukan hukuman penjara hingga lima tahun bagi siapa saja yang mengungkapkan informasi sensitif yang berkaitan dengan keamanan nasional.
Baik oposisi Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) dan mitra koalisi dari Liga Muslim Pakistan Nawaz (PML-N) yang berkuasa menyerukan pemerintah untuk mengesahkan "hukum kejam dengan tergesa-gesa" dan tanpa diskusi.
