Menlu Libya Dipecat Setelah Bertemu dengan Menlu Israel
YERUSALEM/TRIPOLI - Perdana Menteri Libya memberhentikan Menteri Luar Negeri Najla Mangoush pada Minggu, (27/8/2023) dan merujuknya untuk diselidiki. Tindakan itu dilakukan setelah Israel mengatakan Menteri Luar Negeri Eli Cohen telah bertemu dengan Mangoush pekan lalu meskipun kedua negara tidak memiliki hubungan formal.
Pernyataan Israel pada pertemuan tersebut, yang menyatakan para menteri telah membahas kemungkinan kerja sama, memicu protes kecil di Libya, yang tidak mengakui Israel.
Kementerian Luar Negeri Libya mengatakan Mangoush telah menolak pertemuan dengan perwakilan Israel dan bahwa apa yang terjadi adalah "pertemuan biasa yang tidak dipersiapkan selama pertemuan di Kementerian Luar Negeri Italia."
Pernyataan Kementerian Luar Negeri Libya mengatakan interaksi tersebut tidak mencakup “diskusi, perjanjian atau konsultasi apa pun” dan menambahkan bahwa kementerian tersebut “memperbarui penolakannya secara menyeluruh dan mutlak terhadap normalisasi” dengan Israel.
Sejak 2020 Israel telah melakukan normalisasi hubungan dengan Uni Emirat Arab, Bahrain, Maroko, dan Sudan melalui apa yang disebut "perjanjian Abraham" yang ditengahi oleh Amerika Serikat.
“Saya berbicara dengan menteri luar negeri tentang potensi besar kedua negara dari hubungan mereka,” kata Cohen dari Israel dalam sebuah pernyataan sebagaimana dilansir Reuters.
Pertemuan tersebut difasilitasi oleh Menteri Luar Negeri Italia Antonio Tajani, kata Kementerian Luar Negeri Israel, seraya menambahkan bahwa mereka telah membahas kemungkinan kerja sama dan bantuan Israel dalam masalah kemanusiaan, pertanian, dan pengelolaan air.
Cohen mengatakan dia telah berbicara dengan Mangoush tentang pentingnya melestarikan warisan Yahudi di Libya.
Kebijakan luar negeri Libya diperumit oleh konflik bertahun-tahun dan perpecahan internal yang sengit mengenai kendali pemerintah dan legitimasi setiap langkah yang diambil oleh pemerintahan Tripoli.
Pemerintah Persatuan Nasional (GNU) dibentuk pada awal 2021 melalui proses perdamaian yang didukung oleh PBB, tetapi legitimasinya telah ditentang sejak awal 2022 oleh parlemen yang berbasis di wilayah timur setelah upaya yang gagal untuk menyelenggarakan pemilu.
Langkah kebijakan luar negeri GNU sebelumnya, termasuk perjanjian yang dicapai dengan Turki, telah ditolak oleh parlemen dan mendapat tantangan hukum.
Dewan Kepresidenan, yang berfungsi sebagai kepala negara, mengeluarkan pernyataan pada Minggu meminta Perdana Menteri GNU Abdulhamid al-Dbeibah untuk mengklarifikasi apa yang telah terjadi.
Dewan Tinggi Negara, yang berperan sebagai penasihat dalam politik Libya, menyuarakan “keterkejutannya” atas laporan pertemuan tersebut dan mengatakan mereka yang bertanggung jawab “harus dimintai pertanggungjawaban.”
(Rahman Asmardika)
