Ketum Muhammadiyah Minta BNPT Batalkan Wacana Kontrol Tempat Ibadah, Ini Alasannya
JAKARTA - Ketua umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir mengatakan wacana Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang ingin mengontrol rumah ibadah guna pemantauan kegiatan radikal dianggap bisa menciptakan potensi konflik horizontal baru.
“Lebih dari itu memang juga tidak proporsional karena masjid dan tempat-tempat ibadah itu menjadi sumber api nilai berbangsa, bahkan menjadi sumber nilai etika masyarakat,” kata Haedar dikutip dari laman resmi Muhammadiyah, Jumat (8/9/2023).
Haedar mengungkapkan, upaya BNPT melawan radikalisme, agar pihak BNPT tidak melakukan generalisasi atau bahkan kriminalisasi pada agama maupun umat agama tertentu. Kata Haedar, menekankan bahwa posisi agama dan umat beragama di Indonesia adalah poros kultural ketahanan NKRI.
“(dengan kebijakan itu) nanti dampak luasnya bahwa sosial order itu kehilangan daya kulturalnya di mana satu kekuatan kultural bangsa kita itu kan umat beragama,” ujar Haedar.
Selanjutnya, Haedar juga tidak menyetujui mengenai mekanisme kontrol yang diwacanakan BNPT untuk melibatkan masyarakat, dirinya berpendapat, pengawasan masyarakat ketika diendorse oleh negara hanya akan melahirkan konflik horizontal.
“Sejatinya masyarakat itu kan punya self-mechanism, saling kontrol satu sama lain. Tapi ketika itu diendorse oleh negara, mengawasi masjid, mengawasi gereja, dan seterusnya itu justru berpotensi menciptakan konflik horizontal," ucap Haedar.
"Jadi di sinilah pentingnya kearifan, kecerdasan, dan tanggung jawab yang lebih luas baik dari BNPT maupun instansi pemerintah, lebih-lebih mau Pemilu 2024 yang memerlukan suasana yang kondusif,” ujarnya.
