Maruf Amin Wanti-wanti Cebong dan Kampret di Pemilu 2024: Harus Diantisipasi
JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin mewanti-wanti semua pihak agar Pemilu 2024 tidak terjadi polarisasi. Bercermin dari Pemilu 2019 lalu, polarisasi menyebabkan perpecahan hingga memunculkan istilah cebong dan kampret.
“Ya kita kan berkaca di 2019 ya, itu agak terjadi pergesekan sampai keluar istilahnya itu cebong dan kampret, ya istilah seperti itu kan, artinya itu saling menjelekkan,” kata Wapres melalui YouTube Sekretariat Wakil Presiden, Senin (11/9/2023).
BACA JUGA:
Wapres mengatakan, jika tidak diantisipasi, tidak mustahil pada Pemilu 2024 mendatang akan terjadi polarisasi yang menyebabkan perpecahan lagi.
“Nah, kalau itu kita tidak kendalikan maka tidak mustahil 2024 itu juga akan terjadi seperti itu, karena itu kita selalu terus mengantisipasi dan ini terletaknya pada pimpinan partai politik sendiri dan tentu tim kampanyenya. Oleh karena itu hal-hal seperti ini harus sudah dibuat untuk tidak terjadi seperti itu," tegasnya.
BACA JUGA:
Pada kesempatan itu, Wapres mengapresiasi para elite politik yang sudah meredam adanya polarisasi dengan melakukan silaturahmi. Hal ini bisa untuk mencairkan suasana panas akibat perbedaan pilihan pada Pemilu.
“Sebenarnya sudah ada, mulai saya lihat ada silaturahim, ada pertemuan antar partai, ya walaupun belum, belum masuk koalisi tetapi sebenarnya untuk mencairkan keadaan ya.”
Meskipun, kata Wapres, ada kelompok-kelompok yang menggunakan media sosial (medsos) untuk membuat perpecahan.
“Tadi ada kelompok pihak-pihak tertentu yang saya lihat masih mau menggunakan seperti itu, di medsos-medsos itu, ada, ada ungkapan-ungkapan yang kebencian seperti permusuhan," tambahnya.
“Nah ini yang harus diawasi, jangan sampai itu kemudian memberikan pengaruh kepada masyarakat. Kalau masyarakat itu terprovokasi melalui upaya-upaya, cara-cara seperti itu, itu sangat mungkin apa yang pernah terjadi 2019 itu bisa terulang lagi dan itu yang harus kita waspadai,” kata Wapres.
BACA JUGA:
Oleh karena itu, Wapres juga mendorong penyelenggara Pemilu, yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), bahkan juga elite politik juga tim kampanye untuk menjaga agar Pemilu bisa berjalan dengan aman dan damai.
“Karena itu sebelum itu terjadi kita harus betul-betul cegah baik oleh pemerintah, maupun oleh pihak penyelenggara Pemilu, KPU, Bawaslu, dan juga dari peserta Pemilu itu sendiri, ya partai-partai politik dan tim-tim kampanye itu,” pungkasnya.
(Nanda Aria)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
