BNPB Kekurangan Helikopter Water Bombing Atasi Karhutla di Berbagai Wilayah
JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengakui kuwalahan dengan fasilitas 22 helikopter water bombing yang harus dipakai secara bergantian, untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di seluruh wilayah Indonesia.
Kepala BNPB Suharyanto mengatakan, di tengah badai El Nino yang saat ini memicu kebakaran di berbagai wilayah membuat keberadaan helikopter water bombing sangat krusial. Namun, hingga saat ini hanya terdapat 22 unit helikopter yang dapat digunakan untuk mengendalikan karhutla di seluruh wilayah Indonesia.
Dia menilai seharusnya helikopter water bombing di Indonesia minimal sebanyak 50 tidak hanya 22 unit.
"Jadi Heli Water Bombing ini seharusnya di Indonesia ini minimal ketika El Nino itu ada 50, tapi sekarang yang tersedia hanya 22, ini sudah seluruh Indonesia kami kerahkan," katanya dalam rapat kerja anggaran Komisi VIII di kompleks parlemen, Senayan, Jumat (15/9/2023).
Masalah utama terjadinya kemacetan pembelian helikopter jenis water bombing disebabkan karena perang antar Rusia dan Ukraina. Perang tersebut membuat pembelian helikopter dari dua negara tersebut terhenti.
"Kenapa hanya 22? Karena dulu-dulu ketika Ukraina dengan Rusia belum perang, kami ambil heli dari sana. Nah sekarang mereka bertempur sendiri sehingga kesulitan," jelasnya
Saat ini pemerintah hanya dapat menggunakan helikopter water bombing yang ada secara bergantian. Hal itu disesuaikan dengan tingkat keparahan dari karhutla.
"(Jumlah heli) 22 ini yang kami oper-oper. Jadi mana provinsi yang kebakarannya pesat kami langsung kirim ke sana. Dan dipadukan dengan teknologi modifikasi cuaca (TMC). Nah terkadang di akhir September seperti ini, cuaca atau awan hujan tidak terbentuk sehingga mendatangkan hujan agak susah juga," papar dia.
"Tapi ini kami bekerja terus untuk karhutla ini mudah-mudahan tidak seperti kasus di 2015 dan 2019," sambungnya.
Pihaknya juga sudah membuat sejumlah strategi untuk mengatasi kekeringan. Dia menyebut ada pula formulasi siaga darurat kekeringan.
"Untuk kekeringan, kami juga dengan daerah juga sudah membuat semacam status lebih soft gitu. Biasanya BNPB bisa turun setelah ada darurat. Nah, sekarang kami membuat formulasi siaga darurat kekeringan," tuturnya.
(Awaludin)
