Mengapa Terjadi Bentrokan Perebutan Kekuasaan di Nagorno-Karabakh?
Setelah perang pada 2020 mengungkap inferioritas militer Armenia, Perdana Menteri Nikol Pashinyan mengakui pada April tahun ini bahwa pemerintahnya bersedia melepaskan klaimnya atas wilayah tersebut. Ia berargumen bahwa “perdamaian hanya mungkin terjadi” jika Armenia membatasi ambisi teritorialnya di perbatasan bekas Republik Sosialis Soviet Armenia – yaitu, tidak termasuk Nagorno-Karabakh.
Kini, Presiden lama Azerbaijan, Ilham Aliyev, berupaya menerapkan apa yang dianggapnya sebagai keuntungan baginya. Retorikanya semakin agresif dalam beberapa bulan terakhir. Dalam pidatonya yang disampaikan pada Mei lalu, Aliyev mengatakan tentang orang-orang Armenia di Karabakh.
“Mereka akan menyerah dan datang sendiri, atau keadaan akan berkembang berbeda” – sebuah ancaman terselubung berupa aksi militer,” terangnya.
Posisi Azerbaijan pada Selasa (19/9/2023) tidak kenal kompromi, karena menyerukan “penarikan angkatan bersenjata Armenia tanpa syarat dan sepenuhnya” dan “pembubaran rezim boneka” di Nagorno-Karabakh.
Berdasarkan ketentuan gencatan senjata pada Rabu (20/9/2023), Nagorno-Karabakh telah membubarkan tentaranya, sementara Armenia terus bersikeras bahwa mereka tidak memiliki kehadiran militer sendiri di wilayah tersebut. Sejauh mana Azerbaijan bersedia mendesak pembubaran pemerintahan de facto masih belum jelas.
