DPR Imbau Pemerintah Siapkan Solusi Jangka Panjang Tangani Polusi Udara di Jakarta
“Tetapi harus memegang komando utama dengan membuat roadmap dan memimpin semua pemangku kebijakan untuk menjalankannya. Serta melakukan pengawasan, termasuk lewat penegakan hukum yang tegas," lanjut Charles.
Senada dengan Charles, Anggota DPR RI dari Dapil DKI Jakarta I Putra Nababan menyoroti kurangnya kebijakan terpadu untuk mengatasi polusi udara di Jakarta. Ia menyebut masuknya DKI Jakarta sebagai kota besar di dunia dengan kualitas udara yang buruk juga disebabkan karena kurangnya ruang terbuka hijau. Padahal taman-taman hijau dapat membantu mengatasi persoalan kualitas udara buruk.
Putra menilai, pembangunan di DKI Jakarta perlu dibarengi dengan pembukaan banyak ruang terbuka hijau sebagai salah satu bentuk pembangunan yang berkelanjutan.
"Kalau dulu waktu saya masih jadi repoter, daerah Semanggi itu disiapkan oleh Bung Karno sebagai paru-parunya Jakarta. Makanya daerah Semanggi itu banyak pohon-pohon yang hijau. Kalau kita lihat sekarang Semanggi itu sudah banyak gedungnya, pohonnya kecil-kecil hanya buat tata kota aja," kata Putra.
Hal tersebut ia sampaikan dalam program acara 'Ngobrolin DPR' melalui live Instagram bersama Aktris dan penyanyi Aurelie Moeremans, Rabu 19 September 2023. Putra pun mengungkap DPR RI yang memiliki fungsi pengawasan itu pun berencana membentuk Panita Khusus (Pansus) untuk mendampingi Pemerintah dalam menentukan arah kebijakan mengatasi permasalahan polusi udara, khususnya di Jakarta.
Bersama Pemerintah, DPR disebut berkomitmen menghadirkan udara yang bersih bagi masyarakat.
"Kita bergerak di bidang kebijakan karena DPR fungsinya dalam hal pengawasan, mengawasi membuat undang-undang, membuat peraturan dan bersama Pemerintah menyiapkan anggaran. Eksekutornya memang hanya Pemerintah, kita hanya mendampingi pemerintah," tutup Putra.
Analis kebijakan publik Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah menuturkan, Pemerintah harus fokus dalam penanganan jangka menengah dan panjang dalam mengatasi masalah polusi udara. Khususnya di DKI Jakarta yang kini masuk dalam daftar kota paling berpolusi di dunia. Oleh karena itu, ia menilai DPR sudah tepat memberikan dorongan kepada Pemerintah.
"Kebijakan yang diterapkan Pemerintah terkait dengan penanganan polusi udara itu memang tidak tepat karena Pemerintah pusat sendiri tidak fokus dalam penanganan polusi udara. Jadi dorongan dari DPR memang tepat sekali," kata Trubus, Kamis (21/9/2023).
