Kabupaten Puncak Daerah Rawan, Intelektual Muda Papua Minta Pj Bupati Putra Daerah
JAYAPURA - Aspirasi atas calon Penjabat Bupati Kabupaten Puncak dari putra daerah Kabupaten Puncak disuarakan oleh berbagai kalangan masyarakat Kabupaten Puncak.
Setelah Tokoh masyarakat beberapa waktu lalu, kini Tokoh Intelektual Papua dan Tokoh Pemuda Kabupaten Puncak berharap putra daerah dari Kabupaten Puncak ditunjuk sebagai Penjabat Bupati Puncak menggantikan William Wandik.
Intelektual Kabupaten Puncak, Anan Murib menyatakan aspirasi masyarakat Kabupaten Puncak bahwa calon Penjabat Bupati adalah Yopi Murib dan Nenu Tabuni. Nama-nama tersebut saat ini sudah diserahkan ke Kemendagri.
"Kami semua di Kabupaten Puncak, baik Tokoh masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat ataupun pemuda menyepakati bahwa yang harus menjadi Penjabat di Kabupaten Puncak adalah anak asli Puncak. Mereka berdua sudah sangat layak, berdasarkan kepangkatan dan kinerja,"ujar Anan, Sabtu (23/9/2023).
"Mereka berdua sudah sesuai dan pantas menduduki jabatan Penjabat, tinggal mana yang terbaik. Yang jelas harus diantara kedua itu,” lanjutnya.
Menurutnya, jika Darwin Tobing yang ditunjuk sebagai Pjs Bupati, tentunya tidak memahami sosial budaya dan situasi Kabupaten Puncak karena bukan putra daerah.
"Aspirasi kami ini adalah 'Goresan Hati Anak Negeri Negelar Puncak Papua,' dan memohon dukungan untuk mendukung penunjukan Pj Bupati sesuai dengan UU Otonomi Khusus 21 Tahun 2021 yang mengedepankan anak asli daerah. Kami harap bapak Presiden, Menteri, Wakil Menteri, dan Menteri Dalam Negeri, serta masyarakat luas yang peduli terhadap Kabupaten Puncak Papua,"tutupnya.
Tokoh Pemuda Kabupaten Puncak Terianus Agabal menambahkan, pihaknya berharap Mendagri Tito Karnavian untuk milih salah satu dari kedua calon tersebut.
Dia berharap, permintaan yang telah disampaikan berbagai pihak dari Tokoh Kabupaten Puncak hendaknya menjadi acuan oleh Mendagri Tito Karnavian.
"Kami mau Penjabat Bupati adalah orang asli Puncak, karena dia tau masalah, dia bisa hadir di tengah-tengah masyarakatnya jika terjadi masalah, tidak sebaliknya. Dan yang terjadi jika dijabat oleh non asli Puncak adalah jika terjadi masalah maka dia tidak berani turun selesaikan,” ujarnya.
Kabupaten Puncak ini adalah daerah rawan. Oleh karena itu, dia berharap tidak ada lagi terjadi konflik di Kawasan tersebut.
"Mendagri harus dengar aspirasi kami masyarakat Kabupaten Puncak. Ini semua untuk kebaikan dan keberlangsungan kehidupan masyarakat Puncak,” pungkasnya.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Komunitas Demokrasi Papua Toenjes Swansen meminta Kemendagri untuk bijak dalam menentukan sikap atas Penjabat Bupati Kabupaten Puncak.
"Sudah ada anak-anak negeri yang memenuhi syarat dan sudah diusulkan juga kepada Mendagri melalui DPRD. Olah karena itu, silahkan ditetapkan atas dua orang ini, dua-duanya adalah anak asli Puncak yang terbaik,"pungkasnya.
(Fahmi Firdaus )
