Nabil Haroen: Kedaulatan Pangan Harus Jadi Kebijakan Strategis Pemerintah
JAKARTA - Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Nabil Haroen, menilai kedaulatan pangan harus menjadi kebijakan strategis pemerintah.
Ia mengungkapkan hal itu terkait hasil Rakernas IV PDI Perjuangan yang berlangsung sejak Jumat (29/9/2023) hingga Minggu (1/10/2023).
Nabil menjelaskan, PDIP dengan jelas dan tegas mengusung tema Kedaulatan Pangan untuk kesejahteraan rakyat. Tema ini. ia melanjutkan, menjadi sangat penting sebagai visi utama PDI Perjuangan untuk sebenar-benarnya memperjuangkan kepentingan rakyat.
"Kedaulatan pangan merupakan aspirasi utama rakyat Indonesia, yang memang menjadi kebutuhan dasar," katanya dalam keterangannya.
Selain itu, Nabil menyebutkan, saat ini, di tengah kontestasi geopolitik dunia, isu pangan menjadi hal yang krusial. Pasca pandemi dan kemudian krisis Rusia-Ukraina, kata dia, kedaulatan pangan menjadi pertahanan mendasar bagi masing-masing negara.
"Krisis pangan menghantam beberapa negara, karena pengaruh supply-chain pangan dari Ukraina, hingga berpengaruh juga pada sisi energi, suplai material industri, dan bahan pangan," tuturnya.
Karena itu, ia menegaskan, ketahanan pangan harus menjadi kebijakan strategis. Tak hanya menjadi wacana, tapi harus diaplikasikan.
"Ketahanan pangan di Indonesia harus menjadi kebijakan strategis yang dieksekusi secara tepat dan taktis. Jadi, tidak hanya jadi wacana ataupun hanya jadi kertas kerja. Tapi, harus benar-benar diaplikasikan secara nyata dan berdampak untuk publik," ujarnya.
Nabil menilai, Indonesia punya kekayaan alam dan hasil pertanian, serta kekayaan hasil laut yang luar biasa.
"Kita punya garis pantai terpanjang di dunia, yang potensi ekonominya sangat besar. Kita punya daratan yang subur, sekaligus juga lautan yang luas. Jadi, visi Indonesia ke depan harus bertumpu pada kedaulatan pangan dan kedaulatan energi," ucapnya.
(Erha Aprili Ramadhoni)
