Australia Akan Gelar Referendum Masyarakat Adat yang Bersejarah, Ini yang Perlu DIketahui
Perjanjian Waitangi tahun 1840 di Selandia Baru berjanji untuk melindungi budaya Maori. Negara ini juga menciptakan kursi Maori di parlemen, yang memungkinkan penduduk Pribumi memilih untuk memilih kandidat untuk kursi tersebut atau berpartisipasi dalam pemilihan umum.
Te reo Maori telah diakui sebagai bahasa resmi dan digunakan di sekolah, universitas, dan kantor publik.
Australia sendiri mulai memasukkan masyarakat adat dalam angka sensus setelah referendum untuk mengamandemen konstitusi pada 1967, lebih dari 60 tahun setelah negara itu didirikan sebagai sebuah negara pada 1901.
Pada 2017, sekira 250 perwakilan First Nations berkumpul di monumen monolit suci Uluru di Australia tengah dan menghasilkan Pernyataan Uluru dari Hati, yang menyerukan Suara First Nations yang diabadikan dalam Konstitusi.
Pemerintah konservatif pada saat itu menolak seruan tersebut.
Pada 2022, Anthony Albanese dari Partai Buruh menjadi perdana menteri dan mengatakan warga Australia akan menyampaikan pendapat mereka dalam referendum untuk memasukkan Suara Aborigin dan Penduduk Pribumi Selat Torres ke Parlemen.
Namun, referendum ini mendapat suara pro dan kontra.
