Konflik Warga dengan Polisi di Seruyan, DPR: Hormati Hak Asasi Manusia
JAKARTA - Komisi IV DPR menyoroti bentrokan warga Seruyan, Kalimantan Tengah (Kalteng), dengan aparat kepolisian saat unjuk rasa terkait konflik perkebunan sawit. Pemerintah diminta untuk memperhatikan tuntutan warga.
Anggota Komisi IV DPR, Daniel Johan menyayangkan bentrokan antara warga dan kepolisian yang berujung bentrok di Seruyan, Kalteng. Apalagi, insiden itu telah menimbulkan korban jiwa.
"Penting bagi aparat kepolisian untuk menjalankan tugas mereka dengan profesional dan menghormati hak asasi manusia," kata Daniel dalam keterangannya, Selasa (10/12/2023).
Daniel pun meminta Pemerintah memerhatikan tuntutan warga mengenai kewajiban yang harus diberikan oleh Perusahaan Besar Swasta (PBS) maupun Hutan Tanaman Industri (HTI) sebagai pihak yang mendapat izin pemanfaatan lahan.
Adapun tuntutan warga yakni, pemenuhan janji dari PT HMBP sebagai pemegang izin HGU terhadap kewajiban menyediakan kebun Plasma sebanyak 20 persen bagi warga setempat. Namun hingga puluhan tahun, kewajiban tersebut tidak juga direalisasikan sehingga membuat warga geram dan melakukan demo di kebun sawit PT HMBP.
Menurutnya, masalah itu terjadi karena pihak perusahaan tidak memenuhi kewajibannya kepada warga. Alhasil, konflik sosial di sana terjadi.
Kendati demikian, ia berharap, agar Pemerintah pusat turun tangan menyelesaikan konflik yang berkelanjutan itu. Apalagi, kata Daniel, masalah antara PT HMBP dan warga sudah berlangsung lama.
“Puluhan tahun masyarakat di sana menuntut haknya, tapi tidak juga didengar. Ini artinya sudah ada pengabaian yang sengaja. Dan kalau peringatan Pemda saja juga tidak didengar, artinya Pemerintah Pusat harus turun untuk menyelesaikan masalah ini,” ungkapnya.
