Ketua DPR RI Keberatan Isu Perdamaian di Palestina Tak Disuarakan dalam Joint Statement P20
JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan keberatan dalam forum Joint Statement (pernyataan bersama) pada G20 Parliamentary Speaker's Summit atau P20 ke-9 yang digelar di India. Keberatan disampaikan lantaran forum itu tak menyinggung mengenai isu perdamaian Palestina.
Joint Statement merupakan kesimpulan dari berbagai sesi sidang pada P20 Summit yang merupakan forum parlemen negara-negara G20. Kesimpulan dirumuskan terkait isu global yang menjadi bahasan selama sidang berlangsung.
Dalam forum itu, P20 hanya menyoroti penderitaan masyarakat negara yang berperang serta dampak buruk perang dan konflik bagi seluruh dunia terkhusus, di Ukraina yang tengah berkonflik dengan Rusia.
Namun, P20 tidak menyebut isu kemerdekaan Palestina. Padahal eskalasi perang Israel-Palestina tengah meninggi saat ini. Dengan catatan ada 2.000 orang yang tewas dari kedua belah pihak akibat kondisi perang terakhir.
Sejumlah negara kemudian menggagas pengajuan joint reservation atau keberatan bersama lantaran tidak dimasukkannya persoalan konflik Israel-Palestina di kesimpulan P20 Summit.
Indonesia yang dipimpin Puan turut menandatangani pernyataan keberatan dengan harapan isu Palestina akan masuk pada joint statement Sidang P20.
"Reservasi ini dibuat bukan karena kami tidak menyetujui mengenai isu Ukraina, tapi karena tidak dimasukkannya isu lain di dunia seperti persoalan Palestina sehingga seakan menjadi tidak seimbang," kata Puan dalam keterangannya yang dikutip, Sabtu (14/10/2023).
Tak hanya Indonesia, sejumlah negara lain juga meneken pernyataan keberatan seperti Turki, China, Afrika Selatan dan Rusia. Berikut isi joint statement yang ditandatangani ketua parlemen negara-negara yang keberatan karena isu kemerdekaan Palestina tidak disinggung pada joint statement Sidang P20:
Kami yang bertanda tangan di bawah ini ingin menyampaikan keberatan kami mengenai paragraf 20 Pernyataan Bersama KTT Ketua Parlemen G20 (P20) ke-7 di New Delhi, India.
Paragraf ini tidak mencerminkan situasi saat ini di mana konflik dan perang sedang terjadi di banyak belahan dunia. Sangat disayangkan bahwa paragraf tersebut mengabaikan meningkatnya konflik di Palestina, sementara kita harus menjunjung tinggi prinsip keadilan dalam menjaga perdamaian dan stabilitas global, terutama mengingat konflik ini telah berdampak buruk pada banyak warga sipil, sebagian besar perempuan, anak-anak, dan petugas kesehatan; dan yang paling penting membawa dampak signifikan terhadap keamanan energi global.
Dalam poin ke-20 joint statement P20 Speaker's Summit ke-9 memang tidak ada butir yang menyatakan dukungan untuk perdamaian atas konflik Israel-Palestina. Di poin itu hanya dijelaskan tentang upaya dukungan perdamaian atas konflik Rusia-Ukrania.
Adapun bunyi poin pada joint statement yang dipersoalkan itu adalah:
Kami sangat prihatin dengan besarnya penderitaan manusia dan dampak buruk perang dan konflik di seluruh dunia.
Mengenai perang di Ukraina, sambil mengingat kembali diskusi di Bali, kami menegaskan kembali posisi nasional kami dan resolusi yang diadopsi di Dewan Keamanan PBB dan Majelis Umum PBB (A/RES/ES-11/1 dan A/RES/ES-11/6) dan menggarisbawahi bahwa semua negara harus bertindak sesuai dengan Tujuan dan Prinsip Piagam PBB secara keseluruhan.
Sejalan dengan Piagam PBB, semua negara harus menahan diri dari ancaman atau penggunaan kekerasan untuk mengupayakan akuisisi wilayah yang bertentangan dengan integritas dan kedaulatan wilayah atau kemerdekaan politik negara mana pun. Penggunaan atau ancaman penggunaan senjata nuklir tidak dapat diterima.
“Kami berharap keberatan yang disampaikan Indonesia, Turki, China, Afrika Selatan dan Rusia dapat dipertimbangkan oleh forum P20 sehingga isu mengenai perdamaian di Palestina juga mendapatkan perhatian,” kata Puan.
Sekedar informasi, sidang P20 ke-9 digelar di Yashoboomi Convention Center, New Delhi, India. Forum multilateral ini dihadiri para Ketua Parlemen anggota P20 beserta delegasinya, serta negara-negara undangan dan perwakilan organisasi internasional.
Dalam forum multilateral ini, Puan hadir bersama Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) Fadli Zon, Wakil Ketua BKSAP Gilang Dhielafararez, serta Anggota BKSAP Charles Honoris dan Irine Yosiana Roba Putri. Turut pula mendampingi Puan yakni Duta Besar Indonesia untuk India Ina Krisnamurthi dan Sekjen DPR RI Indra Iskandar.
(Erha Aprili Ramadhoni)
