SYDNEY – Australia pada Sabtu, (14/10/2023) dengan tegas menolak proposal untuk mengakui masyarakat adat dalam konstitusinya. Hasil dari rerefendum ini merupakan kemunduran besar terhadap upaya rekonsiliasi negara tersebut dengan penduduk asli, yang disebut sebagai First Peoples.
Warga Australia harus memilih "Ya" atau "Tidak" dalam referendum tersebut untuk menjawab pertanyaan apakah akan mengubah konstitusi untuk mengakui masyarakat Aborigin dan Pulau Selat Torres melalui pembentukan badan penasehat Masyarakat Adat, sebuah "Suara untuk Parlemen" (Voice to Parliament). Referendum yang juga disebut sebagai “The Voice” itu merupakan yang pertama di Australia dalam seperempat abad.
Secara nasional, dengan hampir 70% suara telah dihitung, suara "Tidak" menghasilkan suara "Ya" 60% berbanding 40%. Lembaga penyiaran Australia ABC dan jaringan TV lainnya memperkirakan bahwa mayoritas pemilih di enam negara bagian Australia akan memilih menentang perubahan konstitusi yang telah berusia 122 tahun tersebut.
Referendum yang berhasil memerlukan setidaknya empat dari enam suara yang mendukung, serta mayoritas nasional.
Perdana Menteri Anthony Albanese mengakui bahwa ini bukanlah hasil yang diharapkannya namun mengatakan negaranya harus mencari cara baru untuk melakukan rekonsiliasi.
“Jalan negara kita menuju rekonsiliasi seringkali sulit,” kata Albanese dalam konferensi pers yang disiarkan televisi, sebagaimana dilansir Reuters.