Putusan MK soal Gugatan Batas Usia Capres-Cawapres Dinilai Tak Adil
JAKARTA - Mahkamah Konsitusi (MK) meloloskan gugatan batas usia capres-cawapres tetap 40 tahun, dengan catatan pengecualian sudah berpengalaman sebagai kepala daerah. Hal ini menjadi sorotan publik.
Ketua ANBTI (Aliansi Nasional Bhinneka Tunggal Ika), Nia Sjarifuddin mengkritisi putusan MK tersebut. Putusan itu dianggap tak memberi ruang keadilan bagi generasi muda.
"Yang kita lihat sekarang adalah sebuah drama yang menurut saya harus dihentikan dan kita kembalikan kembali pada spirit kebersamaan, pada spirit keadilan untuk semua orang," kata dia, dalam keterangannya.
Nia meminta seluruh masyarakat Indonesia supaya tetap menanamkan watak karakter berbangsa dan bernegara yang dibalut dalam kebhinekaan demi menjaga agenda reformasi.
"Jadi, kita bagian dari tanggung jawab untuk terus menjaga agenda reformasi sampai kapanpun. Kita ingin mewariskan sebuah watak karakter berbangsa yang baik bukan untuk kepentingan kekuasaan yang terjadi," tuturnya.
Selain itu, Nia menyoroti, praktik-praktik dinasti politik yang telah tumbuh dalam demokrasi tidak boleh dibiarkan terus berkembang dan harus dihentikan. Sebab, setiap orang berhak atas kesempatan yang sama untuk diangkat dalam jabatan pemerintahan.
"Bahwa apa yang kita lihat sekarang ini adalah sebuah bentuk 'karpet merah' yang berarti bukan sebuah keadilan untuk semua orang muda dalam kesempatan ini. Itu yang kita lihat, jadi kita sangat mengkhawatirkan sekali kalau kita diam itu kita membiarkan bentuk-bentuk nepotisme yang selama ini selalu kita lawan," ujar Nia.
"Artinya kita ingin menegakkan sesuai dengan konsensus Pancasila, keadilan itu untuk semua orang tidak boleh ada previlege untuk siapapun, semua orang harus berkeringat untuk mencapai tempatnya masing-masing," tuturnya.
