Gunung Semeru dan Dukono Erupsi, DPR: Prioritaskan Keselamatan Warga Terdampak
JAKARTA - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Puan Maharani, mengingatkan pemerintah untuk memastikan keamanan warga yang terdampak erupsi Gunung Semeru di Jawa Timur, dan Gunung Dukono di Pulau Halmahera, Maluku Utara.
Ia meminta pemerintah memastikan keselamatan masyarakat, khususnya warga yang tinggal di dekat gunung.
Seperti diketahui, Gunung Semeru mengalami erupsi setinggi 1.000 meter dari atas puncak sekitar pukul 10.53 WIB, Rabu 8 November 2023 pagi. Saat ini, Gunung Semeru berada pada Status Level III atau Siaga, dengan jarak erupsi sekitar 13 km dari puncak gunung.
Sementara itu, erupsi pada Gunung Dukono sudah terjadi sejak awal Oktober lalu. Hingga hari ini, Gunung Dukono telah mengalami 36 kali letusan dan 70 kali gempa. Status Gunung Dukono berada pada level II atau waspada.
Gunung Dukono juga mengeluarkan abu vulkanik hingga ke Kota Tobelo yang berjarak 22 kilometer dari kawah gunung api tersebut. Selain Kota Tobelo, abu vulkanik juga melanda delapan desa yang berada di dekat dengan Gunung Dukono.
"Pemerintah pusat dan daerah harus bekerja sama memastikan langkah-langkah perlindungan yang optimal bagi warga sekitar Gunung Semeru dan Gunung Dukono,” kata Puan dalam keterangannya, Kamis (9/11/2023).
Puan meminta, pemerintah setempat untuk memantau kondisi warga terdampak. Apalagi, ada delapan desa yang terdampak abu vulkanik di lereng Gunung Dukono seperti Made, Popilo, Gorua, Wari Ino-Weri, Buwaele, Gura, Kampung Cina, dan Gamsungi.
“Kebutuhan dasar untuk mencegah dampak dari abu vulkanik harus dipenuhi, misalnya penyediaan masker. Termasuk dengan menyiapkan tenaga medis yang dapat merawat warga apabila mengalami gejala dampak dari abu vulkanik,” tuturnya.
Puan juga meminta pemerintah bersiap untuk situasi terburuk, misalnya upaya evakuasi dan penyiapan tempat pengungsian bagi warga bila erupsi semakin parah.
“Baik untuk warga yang berada di sekitar Gunung Dukono maupun Gunung Semeru. Pemerintah bekerja sama dengan instansi terkait seperti BPBD harus memastikan keamanan warga,” kata Puan.
Lebih lanjut, ia berkata erupsi gunung berapi merupakan peringatan terhadap potensi bencana alam di Indonesia yang terletak di Jalur Cincin Api. Oleh karena itu, Puan meminta agar pemerintah selalu siaga bencana.
"Dalam situasi seperti ini, keselamatan warga harus menjadi prioritas utama. Pemerintah perlu segera mengambil langkah-langkah apabila diperlukan evakuasi," kata Puan.
Puan juga mengingatkan perlunya meningkatkan pemantauan aktif terhadap aktivitas gunung berapi. Sistem peringatan dini aktivitas gunung berapi pun disebut harus lebih efisien.
"Selain itu, koordinasi antara berbagai lembaga terkait, seperti Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan pihak berwenang setempat, harus diperkuat untuk menjaga keamanan dan kesejahteraan masyarakat," tutur Puan.
“Karena langkah-langkah preventif dan responsif yang tepat akan membantu mengurangi dampak negatif dari bencana alam ini,” pungkasnya.
(Arief Setyadi )
