JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej atau yang karib disapa Prof Eddy Hiariej sebagai tersangka terkait kasus dugaan penerimaan suap dan gratifikasi.
Menanggapi hal tersebut Menteri Koordinator Bidang Polhukam, Mohammad Mahfud MD mengapresiasi kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK dinilai tidak pandang bulu untuk menangkap sejumlah pejabat negara yang tersandung korupsi.
"Iya proses hukum berjalan dan menurut saya KPK ketika bicara penegakan hukum harus tidak pandang bulu dan itu dibuktikan. Meskipun banyak kritik terhadap KPK, tapi dia sudah membuktikan tidak pilih menteri, wamen, kepala daerah atau semua itu memang harus begitu. Harus ditindak secara tegas dan transparan," kata Mahfud
usai upacara ziarah nasional dalam rangka peringatan hari pahlawan 2023 di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta, pada Jumat (10/11/2023).
Penetapan tersangka itu juga sebelumnya telah menggunakan sejumlah alat bukti. Sehingga alat bukti itu tinggal diuji di pengadilan.
"Ketika KPK menetapkan seorang tersangka pasti sudah ada alat bukti yang cukup bahwa peristiwa korupsi atau pencucian ruang itu terjadi. Tinggal nanti menguji alat bukti itu di pengadilan," katanya.
Terkait penggantian Wamenkum, dia menyerahkan kepada Presiden Joko Widodo. "Enggak tahu saya itu hak prerogatif presiden," ucapnya.
(Erha Aprili Ramadhoni)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.