Partai Perindo Sebut Sejumlah Tantangan Ini Harus Jadi Fokus Calon Panglima TNI
JAKARTA - Komisi I DPR telah menyetujui Jenderal TNI Agus Subiyanto sebagai Panglima TNI. Agus diajukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai calon tunggal Panglima TNI menggantikan Laksamana Yudo Margono yang akan pensiun pada 26 November 2023.
Saat uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test di hadapan Komisi I DPR, Agus menjamin untuk menjaga netralitas institusi TNI dalam penyelenggaraan kontestasi Pemilu 2024.
Menanggapi ini, pengamat militer sekaligus Ketua DPP Partai Perindo Bidang Hankam dan Siber, Susaningtyas Nefo Handayani Kertapati, menilai hal tersebut seharusnya dilakukan oleh Panglima TNI.
Bahkan, di dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014, jelas menyatakan TNI tidak boleh berpolitik praktis.
"Begitu juga dengan UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, apabila melanggar UU tersebut akan dikenakan hukuman disiplin atau teguran ataupun hukuman pidana ataupun hukuman disiplin dari unsur pimpinan tersebut," kata Nuning, sapaan akrab Susaningtyas Nefo Handayani Kertapati, kepada wartawan, Selasa (14/11/2023).
Di samping itu, Panglima TNI baru harus memerhatikan kebutuhan organisasi TNI ke depan, seperti modernisasi alat utama sistem senjata Tentara Nasional Indonesia (Alutsista), manajemen tempur dan diplomasi militer yang handal.
Terkait dinamika politik dan pertahanan keamanan di Papua harus dijalankan dengan baik dan terukur.
Pasalnya, menurut Nuning -- yang juga merupakan Caleg DPR RI Partai Perindo Dapil Jateng VI (Kabupaten Magelang, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Wonosobo, dan Magelang) ini -- ada empat masalah krusial di Papua yang harus diatasi.
