JAKARTA - Calon Wakil Presiden (Cawapres) dengan nomor urut 3, yakni Mahfud MD mengutarakan pandangannya, bahwa dalam akhir-akhir ini, para pemegang kekuasaan cenderung bertindak secara berlebihan atau eksesif. Menurutnya, ini tak lepas dari adanya sebuah konflik kepentingan atau conflict of interest.
"Berdasarkan dari hasil penelitian, kekuasaan sekarang itu banyak sekali yang mulai eksesif, karena adanya berbagai conflict of interest," kata Mahfud dalam acara dialog di Kampus Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) yang bertajuk "Dialog Terbuka Muhammadiyah bersama Calon Pemimpin Bangsa", Tangerang Selatan, pada hari Kamis 23 November 2023.
Profesor Hukum Tata Negara tersebut mengeklaim, bahwa pernyataannya itu selaras dengan hasil peneltian dari Transparency International Indonesia (TII) yang menyebutkan bahwa indeks persepsi korupsi (IPK) di Indonesia telah mengalami penurunan bahkan sudah anjlok.
Menurut Mahfud, hasil penelitian TII ini menunjukkan bahwa IPK di Indonesia jeblok karena didasarkan tidak ada lagi batas-batas yang jelas terkait kekuasaan. "Sampai akhirnya di tahun 2021 itu, indeks persepsi korupsi kita itu di angka 38, tapi tiba-tiba pada tahun 2022 anjlok turun menjadi 34. Apa penjelasannya? Karena tadi, batas-batas kekuasaan itu bercampur aduk, berbaur," ujar Mahfud pada kesempatan itu.
Mahfud kemudian mencontohkan, banyak anggota legislatif yang juga merupakan pengusaha yang memiliki perusahaan.
Tidak sedikit dari kalangan ini yang membawa kepentingan perusahaan ketika sedang bertugas sebagai seorang legislator.
"Kadang kala menteri tuh ditekan, sesudah ditekan gitu mereka bicara keras, nanti sesuah keluar dari sidang, lalu pesen proyek, itu contohnya DPR, banyak itu conflict of interest," tegas Mahfud.
Cawapres dari Ganjar Pranowo ini pun mengakui bahwa banyak praktik serupa juga ditemukan di dalam kekuasaan eksekutif atau pemerintahan, misalnya terkait berbagai perizinan yang suka tumpang tindih.
Ia menyebutkan, terdapat modus dari sejumlah pejabat yang sengaja menunda-nunda mengeluarkan izin karena mereka sedang menunggu suap dari para pengusaha yang ingin menjalanlan proyeknya.
Mahfud MD pun mengaku sudah menerima banyak sekali keluhan dari pengusaha yang terpaksa memberi berbagai suap agar izin usahanya cepat dikeluarkan para pemangku kepentingan. Meski terpaksa melakukan hal tersebut, di sisi lain mereka juga terancam pidana jika kedapatan melakukan suap.
"Kalau enggak lakukan nyuap enggak dapet, tapi kalau nyuap dipenjarakan gitu, itu kan jadi masalah. Nah itu yang harus sekarang ini kita urai dan kita pecahkan, tidak boleh itu terjadi lagi," kata Mahfud.
Diketahui Mahfud MD merupakan Cawapres yang berpasangan dengan capres Ganjar Pranowo pada Pemilu Presiden (Pilpres) 2024 mendatang. Pasangan nomor urut 3 ini didukung oleh 4 partai yang berkoalisi, yakni PDI Perjuangan (PDIP), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Hanura, dan Partai Perindo.
(Fahmi Firdaus )
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.