Turki Serukan Reformasi DK PBB Setelah AS Veto Resolusi Gencatan Senjata di Gaza
ISTANBUL - Presiden Turki Tayyip Erdogan pada Sabtu, (9/12/2023) menyerukan reformasi Dewan Keamanan PBB setelah kegagalannya menyetujui proposal gencatan senjata di Gaza. Erdogan mengecam fakta bahwa Amerika Serikat (AS) dapat memveto proposal tersebut meski mendapat dukungan luas dari negara lain.
“Permintaan Dewan Keamanan PBB untuk melakukan gencatan senjata hanya ditolak oleh veto AS. Apakah ini keadilan?” kata Erdogan dalam konferensi hak asasi manusia di Istanbul sebagaimana dilansir Reuters.
“Dewan Keamanan PBB perlu direformasi,” tambahnya.
Pada Jumat, (8/1/2023) AS menjadi satu-satunya negara yang memberikan suara menentang resolusi yang disponsori oleh Uni Emirat Arab (UEA) dan didukung oleh lebih dari 90 negara lain, yang menyerukan “gencatan senjata kemanusiaan segera” dan “pembebasan sandera segera dan tanpa syarat” yang ditangkap oleh Hamas; 13 anggota Dewan Keamanan PBB mendukung dokumen tersebut.
Satu negara lain, Inggris, menyatakan abstain.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB Antonio Guterres mengatakan situasi di Gaza berada pada titik kritis dan inilah saatnya untuk bertindak karena "mata dunia dan mata sejarah sedang mengawasi".
Keputusan AS memveto resolusi tersebut mendapat kecaman dari berbagai pihak, termasuk Presiden Palestina Mahmoud Abbas, yang mengatakan bahwa Washington juga bertanggug jawab atas genosida yang dilakukan Israel di Gaza.
(Rahman Asmardika)
