Banyak Disorot, Dubes Iran Sebut Kewajiban Berhijab di Negaranya Sesuai dengan Demokrasi
JAKARTA – Peraturan wajib hijab di Iran yang mendapat kritik dari negara-negara Barat telah sesuai dengan nilai-nilai demokrasi, kata Duta Besar Iran untuk Indonesia Mohammad Boroujerdi. Diplomat Iran itu mengatakan bahwa aturan hijab di negaranya adalah sebuah hal yang diputuskan melalui suara masyarakat.
“Masyarakat Iran telah memberikan suara yang sah, suara yang tegas yaitu 99,2% melalui sebuah peran referendum dan melalui referendum tersebut telah menunjukkan keinginannya untuk menjalankan roda negaranya berdasarkan peraturan Islam dan negaranya didirikan atas peraturan Islam dimana hijab merupakan salah satu dari peraturan Islam yang berlaku,” kata Dubes Boroujerdi dalam Special Dialogue Okezone.
Karena inilah, Dubes Boroujerdi mengatakan bahwa pihak-pihak yang menyebut kewajiban berhijab bagi perempuan di Iran ini melanggar nilai-nilai demokrasi tidak memikirkan bahwa proses aturan ini diberlakukan adalah karena demokrasi.
“Ketika ada pihak yang menyuarakan masalah hijab dan menyuarakan bahwa perempuan harusnya di Iran tidak berhijab dan apabila berhijab melanggar nilai-nilai demokrasi, mereka tidak memikirkan bahwa demokrasi yang sebenarnya adalah apa yang masyarakat inginkan, dan dalam konteks ini masyarakat telah memberikan suaranya kepada hijab,” ujarnya.
Aturan wajib hijab di Iran menjadi sorotan setelah meninggalnya Mahsa Amini, seorang gadis yang ditahan polisi moral Iran karena tidak mengenakan hijab, pada September 2022. Menurut laporan media, Mahsa Amini meninggal setelah menerima penganiayaan oleh pihak berwenang Iran karena tidak mengenakan hijab.
