Kemlu RI Berhasil Selesaikan Lebih dari 200 Ribu Kasus WNI Sejak 2014
BANDUNG - Kementerian Luar Negeri RI (Kemlu RI) berhasil menyelesaikan lebih dari 200 ribu kasus yang melibatkan warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri sejak awal masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) hingga saat ini.
Pencapaian ini dipaparkan Menlu RI Retno Marsudi saat menyampaikan Pernyataan Pers Tahunan Menlu (PPTM) 2024 di Gedung Merdeka, Bandung, Jawa Barat, Senin, (8/1/2024).
PPTM 2024 yang bertajuk 'Advancing Free and Active Foreign Policy: A Ten Year Journey' ini menjadi yang terakhir dari dua masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pada kesempatan ini, Menlu RI memaparkan pencapaian prioritas politik luar negeri Pemerintahan Jokowi, termasuk di antarnya Diplomasi Pelindungan WNI.
"Selama 9 tahun terakhir, isu Pelindungan senantiasa diletakkan sebagai salah satu prioritas politik luar negeri," Kata Retno di depan awak media, tamu, undangan, dan perwakilan negara sahabat yang hadir.
"Paradigma cara berpikir dan pelayanan diubah secara signifikan. Sistem pelindungan dibangun dan terus diperkuat, antara lain dengan memperkuat instrumen hukum dari undang-undang hingga Peraturan Menteri Luar Negeri."
Disebutkan bahwa sejak 2014 sampai 2023, Kemlu RI berhasil menyelesaikan 218.313 kasus WNI di luar negeri.
Dari jumlah itu sebanyak 369 WNI berhasil diselamatkan dari hukuman mati, 18.022 WNI direpatriasi dari berbagai situasi darurat, termasuk dari zona konflik dan kejadian bencana alam, dan 56 WNI berhasil dibebaskan dari penyanderaan.
Ini termasuk evakuasi WNI dari Sudan, Ukraina dan Gaza baru-baru ini. Begitu juga repatriasi WNI dari Wuhan, China di awal pandemi Covid-19.
Selain itu, lebih dari Rp1 triliun hak-gak finansial WNI berhasil dikembalikan.
Kemlu RI juga memfasilitssi pemberian vaksin bagi lebih dari 88 ribu WNI di luar negeri.
Pelindungan WNI merupakan salah satu dari 4+1 prioritas politik luar negeri Indonesia pada pemerintahan Presiden Jokowi. Prioritas lainnya adalah Diplomasi Ekonomi, Diplomasi Kedaulatan dan Kebangsaan, Diplomasi Kepemimpinan, serta Infrastruktur Diplomasi.
(Susi Susanti)
