JAKARTA – Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyorot pelaksanaan Pemilu 2024 yang dinilai penuh intimadasi, permainan hakum, dan menghalalkan berbagai cara untuk melanggengkan kekuasaan.
Hal itu disampaikannya dalam pidato politik saat perayaan HUT ke 51 PDIP di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu 10 Januari 2024.
HUT PDIP dihadiri Wakil Presiden Ma’ruf Amin, capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo, sejumlah menteri, pengurus serta kader PDIP. Hadir juga pimpinan partai koalisi Ganjar-Mahfud MD.
Berikut hal-hal yang disorot Megawati terkait Pemilu 2024 :
Pemilu Bukan untuk Langgengkan Kekuasaan
Megawati resah melihat ada upaya penggunaan Pemilu 2024 untuk melanggengkan kekuasaan. Dia menekankan agar penguasa dan segelintr elite menjunjung etika dan moral dalam berpolitik.
"Pemilu bukan alat elit politik untuk melanggengkan kekuasaan dengan segala cara. Dalam pemilu, ada moral dan etika yang harus dijunjung tinggi," kata Megawati.
Megawati mencontohkan dirinya yang pernah jadi Presiden lalu rela melepaskan kekuasaan setelah jabatannya berakhir.
"Saya pernah Presiden, setelah pemilu enggak ribut saya."
Pemilu 2024 Penuh Intimidasi
Megawati menilai Pemilu 2024 penuh intimidasi yang meresahkan rakyat. Intimidasi banyak menimpa kubu yang berseberangan dukungan politik dengan pihak penguasa.
“Akhir-akhir ini sepertinya arah pemilu sudah bergeser. Ada kegelisahan rakyat akibat berbagai intimidasi," tutur Megawati.
Tapi dia bersyukur masih ada rakyat yang berani bersikap sesuai hati nuraninya meski diintimasi.
Megawati juga menyinggung perilaku oknum TNI yang menganiaya relawan PDIP di Boyolali.
"Emangnya rakyat mau kamu pentungin haaahhh, penjajah boleh kamu tembak, tapi kalau rakyat no, no, no," tegas Megawati.
Minta TNI-Polri Netral
Megawati meminta semua pihak turut menjaga demokrasi di Indonesia. Dia memuji pers yang jadi benteng demokrasi. Sementara TNI, Polri, dan aparat sipil Negara diminta netral di Pemilu 2024.
"Jawab kalau ada yang tidak setuju! itu saya mau kalau gak sama, itu apa katanya demokrasi, demokratis, mana? Mereka berani menyampaikan sikapnya, insan pers juga terbukti menjadi benteng demokrasi di tengah arus gelombang menjaga demokrasi itulah. Maka kepada TNI, Polri, dan aparatur sipil negara harus menjaga prinsip netralitas," tandasnya.
Singgung Permainan Hukum
Megawati dalam pidato politiknya di HUT ke 51 PDIP juga menyorot penegakan hukum di Indonesia yang tebang pilih dan bisa dipermainan oleh kekuasaan.
"Sekarang hukum itu dipermainkan bahwa kekuasaan itu dapat dijalankan semau-maunya saja. No,no, and no," kata Megawati.