 
                JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan lebih dari 5.400 warga mengungsi akibat erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki. Dari jumlah tersebut, terdapat kelompok prioritas, di antaranya bayi, anak-anak, ibu hamil, lanjut usia (lansia) dan disabilitas.
Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari mengatakan dari pemutakhiran data per 10 Januari 2024, pukul 18.00 WITA, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Flores Timur total warga mengungsi berjumlah 5.464 jiwa, yang terdiri 2.659 pengungsi laki-laki dan 2.805 perempuan.
“Data terpilah dari total tersebut, di antaranya lansia 575 jiwa, anak-anak 312, ibu menyusui 118, balita 76, ibu hamil 23 dan disabilitas 12. Peningkatan jumlah pengungsi seiring adanya peningkatan aktivitas vulkanik Gunung Lewotobi Laki-laki yang berada di Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur,” ungkap Aam sapaan Abdul Muhari dalam keterangan resminya, Kamis (11/1/2024).
Aam mengatakan warga yang mengungsi sementara waktu ini berasal dari 5 kecamatan, yaitu Kecamatan Wulanggitang, Titehena, Demon Pagong, Ile Bura dan Larantuka. “Jumlah pengungsi terbesar dari Kecamatan Wulanggitang, sebanyak 3.609 jiwa. Berikutnya pengungsian dari Kecamatan Titehena sejumlah 1.698.”
Sementara itu, Aam mengatakan pemerintah daerah setempat telah menetapkan status siaga darurat bencana alam erupsi Gunung api Lewotobi Laki-laki selama 14 hari. “Ini terhitung sejak 1 hingga 14 Januari 2024. Melalui penetapan status, pemerintah daerah dapat mengoptimalkan sumber daya untuk penanganan darurat, khususnya penanganan warga yang mengungsi.”
Saat ini, kata Aam, pemerintah daerah yang dibantu TNI dan Polri membantu mengoperasikan dapur umum yang berada di kantor Camat Wulanggitang, tepatnya di Desa Boru. Di samping itu, pihak Polri juga membuka dapur umum portabel. Kedua fasilitas ini untuk memenuhi kebutuhan makan dan minuman warga di beberapa titik di kecamatan itu.
“Dua dapur umum lainnya beroperasi di Desa Konga, yang dioperasikan oleh Kementerian Sosial dan TNI,” ujarnya.