Kerja Sama Kejaksaan dan TNI, Langkah Positif Perkuat Penegakan Hukum Koneksitas
JAKARTA - TNI dan kejaksaan memperkuat kerja sama di bidang hukum. Kerja sama tersebut menuai respons positif, karena diperlukan untuk penegakan hukum, terutama dalam konkretisasi terkait praktik penuntutan.
"Sinergisitas ini, saya kira, bentuk konkretisasi dari bagaimana praktik penuntutan. Sebetulnya, fokusnya di sana. Jadi, sebetulnya kalau kita lihat ini baik atau tidak, saya kira, ini penting terkait sinergisitas pola penuntutan," ujar Pakar hukum dari Universitas Lampung (Unila), Yusdianto kepada wartawan, di Jakarta, Senin 15 Januari 2024.
Yusdianto menjelaskan, bahwa kerja sama ini menjadi signifikan mengingat adanya peraturan di lingkungan militer yang mengatur penegakan hukum terhadap anggota, sebagaimana diamanatkan dalam UU 48/2009 dan UU 31/1997.
Untuk itu, sebetulnya adanya sinergisitas ini memperkuat atau mengoptimalkan pola-pola penegakan hukum atau penuntutan. Apalagi, sinergisitasnya diterapkan dengan kejaksaan.
"Jadi, sekali lagi saya menegaskan dengan respons positif untuk melakukan perbaikan atau optimalisasi penanganan para perwira atau militer," ujarnya.
Yusdianto menambahkan, bahwa setiap lembaga penegak hukum merasa memiliki kewenangan dalam penanganan perkara, termasuk kasus korupsi yang bisa ditangani oleh KPK, kejaksaan, atau Polri.
"PM (Polisi Militer) juga punya kuasa dalam menyita, penyidikan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, pemeriksaan, hingga ke pengadilan sebagai penuntut," tuturnya.
Yusdianto mengingatkan, bahwa Pusat Polisi Militer (Puspom) juga memiliki kewenangan serupa jika dilakukan personelnya. Tak ayal kerap terjadi tumpang tindih dengan banyaknya cabang kekuasaan serupa.
